RRI.CO.ID, Pekalongan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pekalongan ternyata tidak sepenuhnya berjalan mulus. Di balik distribusi makanan bergizi kepada masyarakat, para mitra dapur mengakui masih menghadapi persoalan regulasi, koordinasi dan kendala teknis yang belum semuanya terpecahkan,

Kondisi itu menjadi salah satu alasan dibentuknya Paguyuban Pengusaha Dapur MBG. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendukung pembentukan paguyuban yang digagas para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Dapur MBG tersebut.

Dukungan disampaikan dalam pertemuan di Ruang Rapat Bupati Pekalongan, Jumat 7 Agustus 2026, yang menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah dan para pelaksana program. Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman mengatakan paguyuban dibutuhkan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi.

Berbagai persoalan yang muncul, mulai regulasi hingga kondisi riil di lapangan, menurutnya harus dibahas bersama agar tidak menjadi penghambat pelaksanaan MBG. Melalui paguyuban ini, komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta seluruh stakeholder diharapkan dapat berjalan semakin baik.

"Harapannya kebutuhan bahan pangan dapur MBG diprioritaskan dari pelaku usaha lokal. Seperti halnya peternak telur, peternak ayam, petani sayuran dan pemasok pangan di Kabupaten Pekalongan,” terangnya.

Pernyataan tersebut sekaligus membuka fakta bahwa aturan yang menjadi pijakan program belum selalu berjalan seirama dengan kondisi di lapangan. Pemkab Pekalongan berupaya tidak sekadar menjadi fasilitator komunikasi, tetapi memastikan program MBG benar-benar memberi efek ekonomi bagi daerah.

Ketua Sementara Paguyuban Pengusaha Dapur MBG, Andung Supriyadi, bahkan mengakui masih ada aturan yang belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh para mitra. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibicarakan melalui forum bersama agar tidak menjadi masalah yang berulang di masing-masing dapur.

“Kadang-kadang aturan yang sudah dibuat belum sepenuhnya bisa diterapkan di lapangan. Karena itu, kami berharap ke depan setiap kendala dapat diselesaikan melalui koordinasi yang lebih baik,” ujar Andung.

Persoalan ini penting karena MBG bukan program kecil. Semakin luas cakupan penerima manfaat, semakin besar pula kebutuhan bahan pangan, kapasitas dapur, tenaga kerja, distribusi dan pengawasan. Tanpa kesiapan yang seimbang, perluasan program justru berisiko memperbesar persoalan yang sejak awal belum tuntas.

Jika kebutuhan dapur MBG bernilai besar tetapi bahan pangan justru lebih banyak didatangkan dari luar daerah, maka peluang ekonomi lokal akan terlewat. Karena itu, rantai pasok MBG perlu dikawal agar program pemenuhan gizi sekaligus menjadi mesin perputaran ekonomi bagi petani, peternak dan pelaku usaha lokal.

Di sisi lain, perluasan penerima manfaat di sejumlah wilayah masih menunggu regulasi terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN). Pemkab Pekalongan mengaku telah melakukan persiapan dengan memetakan kondisi wilayah dan kesiapan mitra. Namun, persoalan kesiapan tersebut tetap menjadi pekerjaan rumah sebelum cakupan program diperbesar.

Dalam waktu dekat, Paguyuban Pengusaha Dapur MBG akan menggelar pertemuan yang lebih besar dengan seluruh mitra Dapur MBG di Kabupaten Pekalongan. Forum itu diharapkan bukan sekadar seremoni pembentukan organisasi, melainkan menjadi ruang untuk menginventarisasi persoalan, menguji efektivitas aturan dan memastikan setiap kendala memiliki jalan keluar yang jelas.