RRI.CO.ID, Grobogan – Sebanyak 122 petak kawasan hutan dengan luas mencapai 1.080,54 hektare di wilayah Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Purwodadi dipetakan sebagai daerah rawan kebakaran selama musim kemarau 2026. Kawasan tersebut menjadi prioritas pengawasan melalui penguatan patroli, kesiapsiagaan personel, serta koordinasi lintas instansi guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Data tersebut dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026 yang digelar Polres Grobogan di Aula Mapolres Grobogan, Rabu 5 Agustus 2026. Forum tersebut membahas tingkat kerawanan karhutla, kesiapan personel, kelengkapan sarana dan prasarana, hingga mekanisme penanganan apabila terjadi kebakaran selama musim kemarau.

Administratur Perhutani KPH Purwodadi Untoro Tri Kurniawan menjelaskan, kawasan hutan yang dikelola KPH Purwodadi mencapai 19.636,5 hektare yang terbagi dalam delapan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 32 Resort Pemangkuan Hutan (RPH). Luasan tersebut terdiri atas hutan produksi seluas 16.838,5 hektare atau 86 persen, kawasan perlindungan 2.415,9 hektare atau 12 persen, serta kawasan penggunaan lainnya seluas 386,1 hektare atau dua persen.

“Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat 122 petak rawan kebakaran dengan total luas mencapai 1.080,54 hektare yang menjadi prioritas pengawasan selama musim kemarau. Wilayah-wilayah tersebut menjadi fokus pemantauan untuk mengantisipasi potensi kebakaran sejak dini,” ujarnya melalui siaran pers, Jumat, 7 Agustus 2026.

Untuk itu, Menurutnya, Perhutani KPH Purwodadi telah menyiapkan 61 personel Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Selain itu, tersedia 37 pos keamanan hutan yang terdiri atas delapan Pos Induk dan 29 Pos Bayangan, serta 133 unit sarana dan prasarana pengendalian karhutla berupa gepyok, garuk, helm, sepatu, rompi, dan peralatan pendukung lainnya yang tersebar di seluruh wilayah kerja.

Untoro Tri Kurniawan menegaskan bahwa langkah pencegahan merupakan cara paling efektif untuk menekan risiko kebakaran hutan. Menurutnya, kesiapsiagaan personel harus dibarengi dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Selain menyiapkan personel, pos siaga, dan sarana prasarana, kami juga mengedepankan langkah-langkah preventif melalui pemasangan plang dan banner imbauan di kawasan hutan maupun lokasi strategis yang mudah dibaca masyarakat, patroli rutin, deteksi dini, serta peningkatan koordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar hutan. Pencegahan merupakan kunci utama sehingga kolaborasi semua pihak menjadi sangat penting dalam mewujudkan zero kebakaran hutan di wilayah KPH Purwodadi," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Grobogan AKBP Endhi Pratama menyampaikan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan memerlukan keterlibatan seluruh pihak. Menurutnya, koordinasi yang kuat menjadi kunci agar setiap potensi kebakaran dapat dicegah dan ditangani secara cepat.

"Rapat koordinasi ini merupakan langkah untuk memastikan seluruh personel, peralatan, dan mekanisme penanganan telah siap apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kami mengapresiasi kesiapan Perhutani beserta seluruh instansi yang telah melakukan berbagai langkah preventif. Sinergitas yang telah terbangun harus terus dipertahankan sehingga setiap potensi kebakaran dapat dideteksi sejak dini dan ditangani secara cepat, tepat, dan terpadu," ujar AKBP Endhi Pratama.

Melalui penguatan pemetaan wilayah rawan, kesiapsiagaan personel, patroli terpadu, serta kolaborasi antara Perhutani, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau 2026 dapat ditekan. Dengan demikian, kawasan hutan di wilayah KPH Purwodadi tetap terjaga, lestari, dan produktif.