RRI.CO.ID, Semarang - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendorong penguatan sinergi lintas sektor untuk menghadapi dampak fenomena El Niño yang diperkirakan mencapai kategori kuat pada 2026. Langkah tersebut dinilai penting guna mengurangi risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, hingga tekanan terhadap inflasi daerah.

Hal itu disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Niño pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin, 29 Juni 2026. Menurutnya, kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini karena dampak El Niño dapat memengaruhi berbagai sektor.

Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, El Niño telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia berada di bawah normal, terutama saat puncak musim kemarau.

"Fenomena El Niño merupakan fenomena iklim global yang memengaruhi distribusi curah hujan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia," kata Faisal, seperti dikutip dari laman BMKG. Ia menegaskan bahwa El Niño dan musim kemarau merupakan dua fenomena yang berbeda.

Menurut Faisal, musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Niño terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau. "Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Niño, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan. BMKG memperkirakan kondisi tersebut dapat berlangsung selama Juli hingga Oktober 2026.

Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor pertanian dan ketersediaan air, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, serta gangguan kesehatan masyarakat.

BMKG mengimbau pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dalam menyusun langkah mitigasi sesuai karakteristik masing-masing daerah. Informasi iklim juga diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan di sektor pertanian, pengelolaan sumber daya air, energi, serta upaya menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan.