RRI.CO.ID,Semarang - Akses ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang saat ini memang menunjukkan perkembangan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Semarang, dr. Laili Nur Ilahi, M.Psi., mengungkapkan bahwa jumlah serapan kerja riil di sektor formal ternyata masih belum sebanding dengan jumlah pencari kerja dari kelompok difabel.
"Beberapa perusahaan sama pemerintah daerah itu sekarang ini sudah mulai gencar membuka kesempatan kerja yang lebih inklusif, tapi jumlah penyandang disabilitas yang terserap di dunia kerja formal itu belum sebanding, Kak, dengan jumlah ini pencari kerja disabilitas yang ada, gitu," ujar Laili Nur Ilahi dalam Dialog Semarang Menyapa Pro 1 RRI Semarang. (25/06/2026)
Selain masalah kuota, menurutnya para pencari kerja disabilitas masih sering terbentur oleh berbagai persyaratan administratif yang diskriminatif saat proses rekrutmen. Banyak perusahaan yang secara tidak langsung menutup pintu bagi kelompok difabel lewat klausul kesehatan fisik yang kaku, serta minimnya aksesibilitas dalam proses ujian maupun wawancara kerja.
Ia menjabarkan PPDI Kota Semarang mendorong agar ke depannya perusahaan-perusahaan dapat memberikan skema kualifikasi yang lebih spesifik dan ramah disabilitas. Menurut Laili, kejelasan mengenai jenis disabilitas apa yang dapat diakomodasi pada suatu posisi akan sangat membantu meningkatkan kepercayaan diri para pelamar difabel sebelum mengirimkan berkas mereka.
"Sebagian perusahaan itu , yang penting kuota sudah terpenuhi kayak gitu kan, tapi ya mereka masih ini ya masih menganggap penyandang disabilitas produktivitasnya rendah, butuh biaya tambahan kayak gitu kan, sulit beradaptasi dengan lingkungan kerja gitu," kata Laili.
Padahal, stigma negatif tersebut sangat berbanding terbalik dengan loyalitas serta etos kerja nyata yang dimiliki oleh banyak individu difabel. Kelompok disabilitas tidak mengharapkan belas kasihan atau bantuan sosial semata, melainkan sebuah ruang publik yang adil untuk membuktikan kemampuan profesionalitas mereka.
Laili juga mengkritisi fenomena pemenuhan kuota kerja disabilitas sebesar 1% untuk swasta dan 2% untuk BUMN yang kerap kali hanya dijadikan alat formalitas. Banyak perusahaan terkesan asal merekrut tenaga difabel demi kelancaran proses audit regulasi tanpa benar-benar memikirkan jenjang karier atau latar belakang pendidikan si pekerja.
Pada akhir wawancara, PPDI Kota Semarang berharap agar sektor industri mulai membuka mata terhadap potensi tersembunyi para difabel di bidang administrasi hingga teknologi visual. Penempatan kerja yang berbasis pada kompetensi dan latar belakang pendidikan dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem kerja yang inklusif.
"Penyandang disabilitas yang punya potensi di misal nih contoh administrasi, teknologi, nah itu tuh kan banyak ya Kak. Nah tolonglah beri kesempatan yang setara, yang sesuai dengan latar belakang dan kompetensi mereka " pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....