RRI.CO.ID, Semarang — Pemerintah daerah dinilai memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat lokal. Hal ini disampaikan Rektor Universitas Wahid Hasyim, Helmy Purwanto, dalam Dialog Nasional Makan Bergizi Gratis(MBG) di Hotel Gumaya, Semarang.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Semarang, Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP), Badan Gizi Nasional, serta Kementerian Luar Negeri. Forum ini juga menjadi bagian dari proyek internasional penguatan program makan sekolah di kota-kota ASEAN.

Dalam paparannya, Helmy menegaskan pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana utama kebijakan MBG. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program di lapangan.

Ia menyebut sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan, seperti koordinasi antarinstansi, pemantauan gizi, hingga penjaminan keamanan pangan. Selain itu, pengelolaan limbah juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program.

“Selain itu, MBG terbukti memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Termasuk, peningkatan permintaan produk pangan lokal, peluang bagi UMKM, serta kontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” terangnya dalam siaran pers, Senin, 4 Mei 2026.

Dialog nasional ini juga menghadirkan perwakilan dari berbagai kota dan kabupaten yang tergabung dalam MUFPP. Mereka berbagi pengalaman, tantangan, serta inovasi dalam implementasi program MBG di daerah masing-masing.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan. Selain itu, forum ini juga memperkokoh posisi Indonesia dalam kerja sama internasional terkait program makan bergizi.