RRI.CO.ID, Jakarta- Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena mendorong adanya kebijakan kuota wajib tayang bagi film nasional di bioskop. Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk keberpihakan terhadap industri perfilman dalam negeri.

Samuel menyampaikan usulan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional. Rapat digelar bersama asosiasi dan pelaku industri perfilman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Menurut Samuel, selama ini mekanisme penayangan film masih didominasi sistem pasar. Kondisi tersebut membuat film nasional harus bersaing ketat dengan film internasional yang memiliki dukungan lebih besar.

“Mekanisme penayangan ini berbasis negosiasi pasar. Karena negosiasi pasar, film bagus, dia laku, dia bisa jalan terus,” kata Samuel.

Ia menilai, tanpa adanya keberpihakan kebijakan, film nasional berpotensi kalah bersaing. Terlebih, distribusi bioskop yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa turut menjadi tantangan tersendiri.

Samuel juga menyoroti perbedaan dukungan antara film nasional dan film internasional. Film asing dinilai memiliki promosi dan dukungan anggaran yang lebih kuat sehingga lebih mudah menjangkau pasar.

“Kalau kita tidak menggaris bawahi keberpihakan, bagaimana menjamin film nasional tidak kalah oleh mekanisme semata. Apakah mungkin menetapkan kuota wajib penayangan film nasional, dan kami di sini DPR RI ingin sekali mendorong masalah keberpihakan ini,” ucapnya.

Meski demikian, ia memahami sudut pandang pelaku usaha bioskop. Menurutnya, faktor komersial tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan film yang ditayangkan.

“Perlu kita bicara bersama. Saya menggarisbawahi keberpihakan,” ungkapnya.

Samuel menegaskan, keadilan distribusi menjadi kunci penting dalam mendorong kemajuan industri kreatif nasional. Dengan kebijakan yang tepat, film Indonesia diharapkan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.