RRI.CO.ID, Semarang - Tekanan musiman akibat lonjakan permintaan jelang dan saat Idul Fitri 2026 tidak membuat inflasi di Ibu Kota Jawa Tengah membubung tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang mencatat, inflasi bulanan (month-to-month) pada Maret 2026 hanya 0,37 persen, sebuah angka yang masih dalam batas terkendali.

Berdasarkan data terbaru BPS Kota Semarang menyebut, inflasi tahun kalender (Januari-Maret 2026) tercatat sebesar 0,80 persen. Sementara inflasi tahunan (year-on-year/yoy) berada di angka 3,57 persen.Angka ini menurun cukup signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang sempat mencapai 4,65 persen.

Penurunan ini mengindikasikan bahwa tekanan harga mulai mereda, meskipun masyarakat masih merasakan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok selama Ramadhan dan Idul Fitri.

Kepala BPS Kota Semarang, Rudi Cahyono, mengungkapkan bahwa tingginya inflasi yoy pada periode Februari 2026 lebih dipengaruhi oleh faktor low base effect atau efek basis rendah. Kondisi ini terjadi karena adanya kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang diberlakukan pemerintah pada Februari 2025.

"Pada bulan sebelumnya inflasi year on year di Kota Semarang tercatat sebesar 4,65 persen. Hal itu utamanya dipengaruhi oleh low base effect karena adanya diskon tarif listrik pada awal 2025," ujarnya Selasa 7 April 2026.

Menurutnya, dampak kebijakan tersebut masih membayangi dinamika inflasi hingga Maret 2026, baik secara bulanan maupun tahunan. Artinya, secara fundamental, tekanan harga riil di masyarakat tidak setinggi yang tergambar pada angka tahunan sebelumnya.

Sementara, Dari sisi pangan, kondisi di lapangan relatif lebih menggembirakan bagi warga ibu kota Jawa Tengah ini. Ketersediaan stok bahan pokok di pasar tradisional maupun ritel modern dilaporkan dalam kondisi aman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat selama libur panjang.

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang, M. Luthfi Eko Nugroho, menyebutkan bahwa ketersediaan barang tetap terjamin, dan harga-harga masih dalam jangkauan masyarakat.

"Alhamdulillah di sektor pangan, ketersediaan barang bisa dipastikan dan harganya masih terjangkau oleh masyarakat. Naik memang ada, tetapi tidak sampai pada level yang tidak bisa dijangkau," katanya.

Pemerintah Kota Semarang juga terus mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengantisipasi potensi gejolak harga pasca-lebaran. Langkah-langkah seperti operasi pasar murah dan pemantauan distribusi barang tetap menjadi prioritas utama.

Dengan angka inflasi yang tetap terjaga di level 3,57 persen (yoy), daya beli masyarakat Kota Semarang diharapkan tetap stabil. Upaya sinergis antara BPS, Pemerintah Kota, dan instansi vertikal lainnya menjadi kunci keberhasilan pengendalian harga di wilayah ini.