RRI.CO.ID, Rembang - Anggota DPR RI Edy Wuryanto memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Rembang berjalan sesuai perencanaan. Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan sosialisasi bersama perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pelaku UMKM di salah satu gedung koperasi di Kecamatan Kragan, Selasa, 17 Februari 2026.

Dalam kegiatan itu, Edy menyebut jumlah dapur MBG di Rembang telah terpenuhi dan kini tinggal menunggu percepatan persiapan penerima manfaat. Setiap SPPG idealnya melayani sekitar 2.000 penerima agar pelayanan optimal.

“Saya memastikan masing-masing SPPG melayani sekitar 2.000 penerima. Itu jumlah maksimal agar pelayanan bisa terkendali dan risiko keracunan dapat ditekan,” kata Edy.

Ia menekankan, sasaran utama program MBG adalah kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Kelompok tersebut merupakan kelompok rentan yang harus mendapat perhatian khusus guna mencegah persoalan gizi, termasuk stunting.

“Kelompok ini harus kita jaga. Jika ibu hamil kekurangan gizi, maka potensi stunting bisa kembali meningkat,” ujarnya.

Selain ketepatan sasaran penerima manfaat, Edy juga mendorong agar belanja kebutuhan dapur MBG mengutamakan produk lokal. Sarannya ada regulasi daerah untuk memastikan produk UMKM Rembang terserap dalam rantai pasok SPPG.

“Kalau bahan baku tersedia di Rembang, sebaiknya tidak mengambil dari luar daerah. Perlu ada perlindungan melalui kerja sama antara UMKM, petani, nelayan, BUMDes, koperasi dengan SPPG,” katanya.

Sementara itu, perwakilan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang, Bagus Anindito, mengatakan pemanfaatan produk lokal memang menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG. “Bahan baku diutamakan dari sekitar SPPG agar mampu memberdayakan UMKM dan menyerap produk lokal,” ujarnya.

Terkait penerima manfaat, Bagus menjelaskan sesuai Petunjuk Teknis Nomor 401 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tahun 2026, program MBG memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Data penerima manfaat diperoleh melalui koordinasi dengan dinas kesehatan dan posyandu di masing-masing kecamatan.

“Kami berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan posyandu untuk mendapatkan data riil ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai dasar penyaluran,” ucapnya. Kebutuhan bahan pangan di setiap SPPG cukup besar, seperti telur yang bisa mencapai tonase tertentu setiap bulan.

Karena itu, peluang ini diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal. “Jika UMKM belum mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri, bisa berkolaborasi melalui koperasi. Prinsipnya, dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat,” katanya. (Mif)