RRI.CO.ID, Semarang — Komisi IX DPR RI mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Semarang. Sosialisasi program tersebut digelar di GOR Desa Butuh, Kabupaten Semarang, Sabtu, 14 Februari 2026 bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN).

Kegiatan ini dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, Anggota DPRD Jawa Tengah, Ida Nurul Farida, perwakilan BGN, Iskandar, serta pimpinan Ponpes Nurul Islam Tengaran Abdul Fattah Ismail Farras. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia.

Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, menjelaskan, program MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kualitas kesehatan masyarakat. Program ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Program MBG juga memberikan dampak ekonomi melalui pemberdayaan petani, nelayan, serta pelaku UMKM dan perluasan kesempatan kerja. Efektivitas program sangat bergantung pada pengendalian kualitas gizi, akurasi penerima manfaat, keterbukaan dlm pelaksanaan, serta keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Muh Haris.

Ia menegaskan, sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan, dirinya berkomitmen mengawal pelaksanaan program tersebut. Pengawasan diperlukan agar program benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan dilaksanakan secara transparan.

“Saya berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan tepat sasaran, transparan, dan efektif. Pengawasan dan dukungan kebijakan yang konsisten sangat dibutuhkan agar pelaksanaan di lapangan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Melalui koordinasi lintas sektor, program ini juga diarahkan untuk mendukung perekonomian daerah dengan melibatkan petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi elemen kunci dalam mengawal suksesnya MBG. Selain itu, tata kelola yang transparan serta akuntabel juga diperlukan untuk mewujudkan keberhasilan program ini.