Mudik Gratis Jateng Diserbu, Pekerja Informal Jadi Prioritas

RRI.CO.ID, Semarang – Program mudik dan balik gratis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali diserbu masyarakat pada Lebaran 2026. Program ini secara khusus menyasar pekerja sektor informal berpenghasilan rendah sebagai prioritas penerima manfaat.

Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan(Dishub) Jawa Tengah, Bekora Seputranto, mengatakan program ini bertujuan membantu kelompok rentan sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas. Selain itu, program ini juga diharapkan menekan jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor .

“Sasarannya adalah pekerja sektor informal. Di antaranya ojek, ART, pedagang asongan, buruh, dan pengemudi,” ujarnya dalam Dialog Semarang Menyapa Pro 1 RRI Semarang, Rabu, 18 Maret 2026.

Ia menjelaskan, program mudik gratis 2026 melibatkan ratusan armada transportasi. Sebanyak 325 bus disiapkan dari Jakarta dan 23 bus dari Bandung, dengan total kapasitas lebih dari 17 ribu penumpang .

Selain bus, disiapkan pula 17 rangkaian kereta api dengan kapasitas sekitar 1.288 kursi untuk melayani pemudik. Sementara, untuk program balik gratis, tersedia 71 bus dengan kapasitas sekitar 3.550 kursi serta tambahan layanan kereta api bagi peserta.

Peserta wajib memenuhi sejumlah persyaratan administrasi untuk memastikan program tepat sasaran. Salah satunya adalah kepemilikan KTP Jawa Tengah serta bukti pekerjaan sesuai sektor yang didaftarkan.

“Peserta harus menunjukkan bukti pekerjaan. Misalnya ojek dengan jaketnya atau pedagang dengan dokumentasi saat berjualan,” katanya.

Tingginya minat masyarakat terlihat dari cepatnya kuota program yang terpenuhi setelah pendaftaran dibuka. Pendaftaran dilakukan melalui paguyuban serta aplikasi daring yang disediakan pemerintah.

Setelah pendaftaran, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh peserta memenuhi kriteria. Jika ditemukan peserta yang tidak sesuai, maka kuota akan dibuka kembali untuk pendaftar lain.

Selain seleksi ketat, evaluasi juga dilakukan berdasarkan pelaksanaan tahun sebelumnya. “Peserta yang membatalkan tanpa alasan jelas akan kami blacklist sementara dan tidak bisa mendaftar lagi,” ucapnya.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga efektivitas program agar kuota benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah berharap program ini dapat berjalan lebih optimal dibanding tahun sebelumnya.