‎KBRN, Saumlaki : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmen kuat untuk menekan angka stunting dan kemiskinan yang masih tinggi.

‎Penegasan itu disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa melalui Staf Ahli Bidang Pembangunan dan SDM, Somalay Batlayeri, S.STP, dalam Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025 yang digelar di Hotel Galaksi, Saumlaki, Rabu 3 Desember 2025.

‎‎Dalam sambutannya, Batlayeri menyampaikan bahwa dua agenda tersebut merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor.

‎Ia menegaskan, seluruh pemangku kepentingan harus bergerak cepat dan tepat untuk mengatasi persoalan stunting, kemiskinan, hingga kemiskinan ekstrem yang masih membayangi masyarakat KKT.

"‎Rapat ini bernilai penting dan strategis untuk membangun kolaborasi dalam pengambilan kebijakan terkait penurunan stunting dan kemiskinan. Kita semua harus bergerak seirama agar upaya percepatan dapat terwujud,” ujarnya.

‎Batlayeri memaparkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2025 yang menunjukkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Tanimbar mencapai 30,1 persen. Angka tersebut naik dari tahun 2024 yang berada di posisi 25,1 persen, dan menempatkan KKT pada peringkat kelima dari 11 kabupaten/kota di Maluku.

"‎Ini menjadi alarm bagi kita semua. Kenaikan prevalensi menunjukkan perlunya evaluasi serius pada intervensi yang telah berjalan", tegasnya. ‎Kemiskinan Turun, Tapi Masih di Atas Rata-Rata Provinsi dan Nasional

‎‎Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan di KKT pada tahun 2024 berada di 23,66 persen, atau sekitar 27.640 jiwa. Meski turun 0,81 persen dari tahun 2023 yang berada di 24,47 persen, angka tersebut masih jauh di atas rata-rata Provinsi Maluku (16,05 persen) dan nasional (9,03 persen).

‎Adapun persentase kemiskinan ekstrem justru mengalami kenaikan. Tahun 2024, kemiskinan ekstrem KKT tercatat sebesar 3,51 persen, naik dari 2,82 persen pada tahun sebelumnya.

‎Batlayeri menegaskan pemerintah daerah terus melakukan intervensi untuk menekan tingginya angka stunting melalui dua pendekatan, yaitu:

‎

‎1. Intervensi Spesifik (Sektor Kesehatan)

‎Pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil, ‎Pemeriksaan kehamilan terpadu,‎Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil KEK,‎Penanganan penyakit menular.

‎2. Intervensi Sensitif (Lintas Sektor)

‎

‎Penyediaan air minum dan sanitasi layak,‎Edukasi pengasuhan dan gizi keluarga, ‎Penyediaan akses pangan bergizi., ‎Pemberian bantuan sosial, ‎Selain itu, kebijakan percepatan penurunan kemiskinan dilakukan melalui tiga strategi utama:

‎- ‎Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan beasiswa bagi siswa tidak mampu.

- ‎Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ekonomi.

- ‎Ketiga, mendorong akses layanan dasar yang lebih inklusif bagi kelompok rentan.

‎

‎Di akhir sambutannya, Batlayeri mengajak seluruh pimpinan OPD, instansi vertikal, stakeholder pembangunan, tokoh agama, dan elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam menurunkan dua indikator krusial tersebut.

‎Stunting dan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Ini kerja kolaboratif, dan kita harus bergerak bersama untuk masa depan KKT yang lebih baik, ujarnya.