KBRN, Jakarta: Para nelayan perempuan di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, belum mendapat akses BPJS Ketenagakerjaan. Diketahui, hanya kelompok nelayan laki-laki yang baru memperoleh manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berjanji akan menindaklanjuti persoalan yang dialami nelayan perempuan. "Untuk para ibu yang menjadi nelayan nanti akan diakomodasikan dan ditindaklanjuti supaya bisa dimasukkan ke dalam skema BPJS Ketenagakerjaan," kata Muhadjir dalam keterangan resmi, yang dikutip rri.co.id, Senin (15/1/2024).

Berdasarkan laporan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, lebih dari 16.000 nelayan di Kabupaten Lamongan sudah menjadi penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah kabupaten Lamongan menargetkan 8.000 penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan tahun ini.

Muhadjir mengaku mendapat banyak 'curhatan' dari para nelayan. Rupanya, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi persoalan pertama yang dikeluhkan para nelayan di Lamongan.

Persoalan kedua, kata Muhadjir, terkait pembelian bahan bakar solar yang masih menjadi kendala pada nelayan. Dimana mereka hanya diperbolehkan membeli solar di satu pos pengisian dengan surat rekomendasi.

Terkait ini, Muhadjir akan berkoordinasi dengan BPH Migas untuk bisa menambah pasokan solar serta pos pengisian dengan surat rekomendasi. Dia juga meminta supaya para nelayan memanfaatkan subsidi bahan bakar dengan sebaik-baiknya.

Persoalan lain, harga ikan yang terus mengalami penurunan dan dinilai tidak menguntungkan para nelayan. Muhadjir berharap pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggarannya untuk membeli ikan hasil tangkap nelayan dengan harga yang pantas.

"Tersedianya alokasi anggaran menjadi penting, untuk membeli ikan nelayan ketika harganya anjlok. Karena subsidi beras saja tidak cukup," ucap Muhadjir.

Sementara untuk menjaga harga, Muhadjir mengatakan, pemerintah akan mengupayakan cold storage besar di Kecamatan Brondong. Hal ini guna menjaga kualitas ikan tetap segar.

"Cold storage, nanti akan saya koordinasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, kemudian BRIN. Jika nanti ada teknologi yang bisa digunakan membantu pembuatan cold storage yang layak nanti akan saya usahakan," kata Mantan Menteri Pendidikan itu.

Terakhir, adanya proses sedimentasi (pengendapan) di bibir pelabuhan akibat material pembentuk pantai. Hal itu menyebabkan kapal-kapal nelayan tidak bisa langsung mendekat ke pelabuhan.

"Untuk pengerukan (sedimentasi) saya komunikasikan dengan Kementerian PUPR dan Kementerian KKP supaya masuk anggarannya dan tahun ini InsyaAllah bisa dikeruk," kata Muhadjir lagi.