Ketua Adat Kalai Woyu Dorong Pembangunan Libatkan Masyarakat Adat

RRI.CO.ID, Merauke - Ketua Adat Kalai Woyu Maklew, Yohanis Agabi Mahuze, mendorong pembangunan di Kabupaten Merauke berjalan beriringan dengan penguatan kelembagaan masyarakat adat. Menurutnya, lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan sosial, kebudayaan, serta keberlanjutan pengetahuan lokal masyarakat.

Hal itu disampaikan Yohanis dalam forum diskusi terpumpun bertajuk “Penguatan, Perlindungan dan Partisipasi Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Daerah” di Bakesbangpol Merauke, Kamis, 17 September 2026. Ia mengatakan, penguatan kelembagaan diperlukan untuk menjaga keberadaan dan kewibawaan masyarakat hukum adat di tengah perubahan pembangunan.

Ia berharap pemerintah daerah memberikan dukungan konkret terhadap penguatan dan pendampingan masyarakat adat Malind, khususnya masyarakat adat Kalai Woyu Maklew di Wanam. Menurutnya, masyarakat adat perlu mendapat ruang dalam proses pembangunan, bukan hanya dilibatkan ketika muncul persoalan atau konflik.

“Program yang menyentuh masyarakat adat juga diharapkan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan, kondisi sosial. Kemudian juga karakter budaya masyarakat setempat,” ujarnya.

Yohanis menilai pembangunan dan penguatan adat bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan bersama ketika masyarakat adat diberi ruang menyampaikan kebutuhan dan terlibat dalam proses pembangunan.

Ia mencontohkan kebutuhan pembangunan rumah adat yang dinilai tidak sekadar berfungsi sebagai bangunan fisik. Rumah adat dapat menjadi pusat aktivitas kelembagaan, ruang musyawarah, sekaligus tempat menjaga nilai budaya dan pengetahuan lokal.

“Keberadaan ruang tersebut penting untuk mendukung proses pewarisan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Sehingga perubahan sosial dan pembangunan tidak membuat masyarakat kehilangan keterhubungan dengan sejarah serta identitas budaya,” katanya.

Yohanis juga mendorong agar program pemberdayaan masyarakat adat disesuaikan dengan potensi dan kondisi masing-masing wilayah. Ia menilai pendekatan pembangunan yang berangkat dari kebutuhan masyarakat akan lebih mudah diterima dan memberikan manfaat yang lebih nyata.

Menurut Yohanis, penguatan kelembagaan dapat membuat masyarakat adat tidak hanya menjadi penerima pembangunan. Masyarakat juga dapat ikut menjaga nilai budaya, menentukan kebutuhan, dan mengambil bagian dalam perubahan di wilayahnya.

“Pembangunan di Merauke diharapkan tidak hanya menghadirkan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi juga tetap memberi ruang bagi identitas, pengetahuan lokal dan kelembagaan masyarakat adat untuk terus hidup dan berkembang,” ujarnya.