Munas HPDKI 2026 Didorong Lahirkan Kontrak Kerja Sejahterakan Peternak

RRI.CO.ID, Jakarta - Menjelang Musyawarah Nasional Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (Munas HPDKI) 2026, Ateng Sutisna mendorong forum tersebut menghasilkan kontrak kerja yang terukur. Munas dinilai tidak boleh hanya menjadi momentum pergantian kepemimpinan, tetapi harus menghasilkan program nyata untuk meningkatkan kesejahteraan peternak.

Ateng yang menyatakan kesediaannya maju sebagai calon Ketua Umum HPDKI periode 2026-2031 menilai subsektor domba dan kambing berada pada momentum penting. Peternakan rakyat, katanya, harus ditempatkan sebagai bagian strategis ketahanan protein, kedaulatan pangan, dan ekonomi kerakyatan.

“Kita tidak kekurangan peternak tangguh. Yang masih kurang adalah sistem yang membuat ketangguhan mereka berubah menjadi posisi tawar dan kesejahteraan,” kata pemilik padepokan domba tangkas Garut Condra Wisesa itu.

Menurut Ateng, peluang pengembangan domba dan kambing semakin terbuka seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani. Peluang itu juga datang dari pasar kurban dan akikah, ekspor, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kebutuhan hewan untuk dam haji jemaah Indonesia di dalam negeri.

Ekosistem domba dan kambing nasional diperkirakan menyerap lebih dari 7,4 juta ekor per tahun. Kebutuhan tersebut antara lain berasal dari industri akikah sekitar 6,3 juta ekor dan kurban sekitar 1,03 juta ekor, dengan potensi ekonomi sekitar Rp18,5 triliun per tahun.

Namun, besarnya pasar belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan peternak. Skala usaha yang kecil, biaya pakan tinggi, kualitas bibit yang belum seragam, ancaman penyakit, rantai perdagangan panjang, dan lemahnya informasi harga membuat banyak peternak masih menjadi penerima harga.

“Pasar kita besar, tetapi pertanyaannya adalah berapa besar nilai tambah yang benar-benar tinggal di kandang peternak. Jangan sampai ekonomi domba dan kambing tumbuh, tetapi peternaknya tetap berada pada posisi paling lemah,” ujarnya.

Ateng juga menyoroti persoalan pakan yang menjadi salah satu komponen terbesar biaya produksi. Perubahan iklim dan cuaca dapat memengaruhi ketersediaan hijauan serta sumber air sehingga penggunaan pakan komersial berpotensi semakin menekan margin peternak.

Ia menilai skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu disesuaikan dengan karakter biologis peternakan. Ateng mendorong KUR berbasis klaster dengan tenor dan masa tenggang yang mengikuti siklus penggemukan, kebuntingan, kelahiran, dan pemeliharaan ternak.

Selain ekonomi, kesehatan hewan dinilai menjadi fondasi utama pengembangan subsektor tersebut. Ancaman penyakit seperti Peste des Petits Ruminants (PPR), antraks, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta ORF dapat menghilangkan aset peternak apabila biosekuriti dan respons penyakit tidak kuat.

Menurut Ateng, kewaspadaan terhadap PPR penting untuk menjaga status kesehatan ternak sekaligus membuka akses pasar. Peluang ekspor dan pasar baru hanya dapat dikembangkan jika kesehatan, ketertelusuran, serta kualitas ternak mampu dijamin.

Perkembangan pasar dam haji domestik juga dinilai menjadi peluang baru bagi peternak rakyat. Penyiapan puluhan ribu kambing untuk kebutuhan musim haji 2026 menunjukkan besarnya potensi pasar, tetapi keberlanjutannya membutuhkan standar syariah, kesehatan, ketertelusuran, dan kapasitas pasok yang jelas.

Ateng juga mendukung promosi kambing Kaligesing dan sumber daya genetik ternak lokal. Menurutnya, kontes dan tradisi budaya peternakan perlu dipertahankan dengan memastikan manfaat ekonominya kembali kepada peternak.

“Kebanggaan pada domba dan kambing lokal jangan selesai di arena. Setiap kontes harus meninggalkan data genetik, riwayat performa, pasar bibit yang kredibel, dan nilai tambah bagi peternak,” katanya.

Ateng mengusulkan penyusunan Peta Jalan Domba-Kambing Nasional yang mengintegrasikan data populasi produktif, kelahiran, kematian, pemotongan, lalu lintas ternak, stok, kapasitas pasok, dan harga. Data tersebut dinilai penting untuk mendukung kebijakan perdagangan, pengendalian penyakit, pembiayaan, hingga pembangunan infrastruktur peternakan.

Ia juga mendorong pengawasan terhadap peredaran ternak ilegal dan harmonisasi kebijakan ekspor dengan kebutuhan domestik. Pengembangan rumah potong hewan ruminansia kecil, rantai dingin, Nomor Kontrol Veteriner (NKV), sertifikasi halal, bank pakan, serta akses pasar juga perlu diperkuat.

Ateng menyebut kolaborasi pemerintah, DPR, perguruan tinggi, pesantren, lembaga zakat, perbankan, koperasi, dunia usaha, dan komunitas peternak harus memiliki ukuran keberhasilan yang konkret. Indikatornya antara lain penurunan biaya pakan dan kematian ternak, peningkatan produktivitas, keterbukaan harga, serta bertambahnya kontrak pasar.

“Ukuran keberhasilannya sederhana, tetapi harus bisa diukur. Biaya pakan turun, kematian ternak menurun, produktivitas dan bobot jual naik, informasi harga terbuka, dan kontrak pasar bertambah,” ujarnya.

Untuk itu, Ateng mengusulkan lima agenda yang masuk dalam keputusan Munas HPDKI dan menjadi acuan kepengurusan periode 2026-2031. Agenda tersebut meliputi Satu Data HPDKI, penguatan klaster dan usaha kolektif, layanan produktivitas serta kesehatan ternak, pembangunan pasar sepanjang tahun, dan profesionalisme organisasi.

Satu Data HPDKI diharapkan mengintegrasikan registrasi anggota, populasi ternak, kapasitas pasok, harga, kesehatan ternak, hingga transaksi dari daerah sampai pusat. Konsolidasi peternak melalui koperasi, BUMDes, atau agregator juga dinilai penting untuk menekan biaya dan meningkatkan posisi tawar.

Ateng juga mendorong produktivitas dan kesehatan ternak menjadi layanan dasar organisasi. Hal itu mencakup recording, perbaikan bibit, pakan mandiri, biosekuriti, vaksinasi, jejaring tenaga kesehatan hewan, dan respons cepat terhadap penyakit.

Pasar domba dan kambing juga perlu dikembangkan sepanjang tahun, tidak hanya mengandalkan kurban dan akikah. HPDKI didorong membuka akses ke pasar dam haji domestik, hotel, restoran, katering, ritel, produk susu dan olahan, perdagangan antardaerah, hingga ekspor secara terukur.

“Aturan dan program organisasi harus bisa diuji dari hasilnya. Munas perlu melahirkan kontrak kerja yang dapat diperiksa anggota, bukan sekadar daftar janji,” kata Ateng.

Ia mengajak seluruh peserta Munas HPDKI menjadikan kontestasi kepemimpinan sebagai ruang adu gagasan, rekam jejak, dan kesiapan melayani peternak. Siapa pun yang mendapat amanah memimpin HPDKI harus mampu merangkul seluruh kekuatan organisasi dan menempatkan peternak sebagai pusat keputusan.

“Kontestasi harus menjadi adu gagasan, rekam jejak, dan kesiapan melayani. Peternak rakyat tidak boleh menjadi penonton di organisasinya sendiri,” ucapnya.