Ketua DPD RI Dorong Pemda Se-Sumatera Integrasikan Hilirisasi SDA
- 12 Sep 2026 11:21 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mendorong pemerintah daerah se-Sumatera melakukan kolaborasi dalam konsolidasi dan hilirisasi sumber daya alam.
- Kolaborasi tersebut bertujuan membentuk ekosistem ekonomi dan bisnis yang lebih sistematis serta terintegrasi di seluruh Sumatera.
- Wilayah Sumatera memiliki potensi sumber daya alam yang besar, baik dari daratan maupun laut, namun menghadapi tantangan bencana alam yang serius dalam beberapa tahun terakhir.
RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mendorong pemerintah daerah se-Sumatera berkolaborasi dalam konsolidasi dan hilirisasi sumber daya alam (SDA). Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi dan bisnis yang lebih sistematis serta terintegrasi.
Sultan mengungkapkan Sumatera memiliki potensi SDA yang besar, baik di wilayah daratan maupun laut. Namun, wilayah tersebut juga menghadapi tantangan bencana alam yang cukup serius dalam beberapa tahun terakhir.
"Wilayah Sumatera memiliki potensi SDA yang luar biasa, baik di darat maupun di laut. Namun di sisi lain, letak wilayah Sumatera yang strategies memiliki tantangan bencana alam yang cukup serius dalam beberapa tahun terakhir," ujar Sultan dalam keterangannya, Jumat, 11 September 2026.
Menurut Sultan, sebagian besar wilayah Sumatera merupakan daerah terdepan Indonesia bagian barat. Posisi tersebut berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan Samudera Hindia.
Sultan menuturkan terdapat banyak daerah kepulauan di wilayah Sumatera. Karena itu, ia mendorong pembentukan koridor atau ekosistem ekonomi dan bisnis yang lebih sistematis serta terintegrasi.
"Terdapat banyak daerah kepulauan di wilayah ini. Sehingga perlu dibentuk sebuah koridor atau ekosistem ekonomi dan bisnis yang lebih sistematis juga terintegrasi," kata Sultan.
Di sisi lain, Sultan mendorong pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi. Koordinasi itu bertujuan menyiapkan langkah efektif dan inovatif untuk rehabilitasi serta rekonsiliasi pascabencana.
Banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat menjadi bagian dari perhatian tersebut. Sultan menegaskan pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana.
"Bagi kami, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan apa yang rusak. Kita harus membangun kembali dengan prinsip build back better, safer, and sustainable," ucap Sultan.
Ia menekankan pembangunan infrastruktur pascabencana perlu dibuat lebih tangguh. Selain itu, konektivitas harus diperkuat agar perekonomian masyarakat kembali bergerak.
"Dan yang paling penting, masyarakat khususnya anak-anak bisa kembali melaksanakan proses belajar di Sekolah. Dan memiliki masa depan yang lebih aman," ujar Sultan.
Rapat Anggota DPD RI Sub-Wilayah I di Batam turut menghimpun aspirasi para bupati dan wali kota se-Sumatera. Sultan bersama 37 anggota DPD RI dari 10 provinsi menyerap aspirasi terkait efisiensi TKD, pembangunan kawasan ekonomi khusus, FTZ.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur Aceh, bupati dan wali kota. Pertemuan itu menjadi forum untuk menghimpun berbagai aspirasi pemerintah daerah se-Sumatera.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....