BP Batam Siapkan Anggaran 2027 Rp2,4 Triliun tanpa Tambahan APBN

RRI.CO.ID, Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan komitmennya untuk membangun kawasan Batam secara mandiri dengan mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). BP Batam menyiapkan rencana anggaran tahun 2027 sekitar Rp2,4 triliun tanpa mengandalkan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal tersebut disampaikan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin 31 Agustua 2026. Di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, pihaknya menegaskan bahwa Batam tidak menolak APBN, tetapi memilih untuk tidak bergantung pada anggaran negara.

“Batam tidak menolak APBN. Batam memilih untuk tidak bergantung pada APBN. Kalau pembangunan Batam dapat dibiayai dari kemampuan sendiri, mengapa harus mengambil ruang anggaran yang lebih dibutuhkan masyarakat di daerah lain,” kata Li Claudia Chandra.

Menurut Li Claudia, kemandirian Batam bukan sekadar kemampuan membangun menggunakan kekuatan sendiri. Lebih dari itu, kemandirian berarti mampu membiayai pembangunan dari pendapatan yang dihasilkan sendiri sekaligus tidak menambah beban fiskal negara.

“Kemandirian Batam bukan sekadar Batam bisa membangun sendiri. Kemandirian berarti Batam mampu berdiri dengan kaki sendiri, membiayai pembangunannya melalui pendapatan yang dihasilkan, dan memberi ruang bagi APBN untuk menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” ujarnya.

Ia menegaskan, keputusan untuk tidak mengandalkan tambahan APBN merupakan bagian dari tanggung jawab BP Batam dalam mendukung prioritas pembangunan nasional. Terlebih, kebutuhan fiskal pemerintah pusat terus meningkat, termasuk untuk menangani daerah yang terdampak bencana maupun kebutuhan luar biasa lainnya.

Sementara itu, Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan pilihan tersebut bukan berarti Batam menolak dukungan pemerintah pusat. “Ini bukan soal Batam menolak dukungan pemerintah pusat. Ini soal pilihan," katanya.

"Ketika Batam mampu membiayai pembangunan dengan pendapatannya sendiri, maka kami memilih tidak mengambil porsi anggaran yang mungkin lebih dibutuhkan oleh daerah lain,” kata Amsakar.

Li Claudia menambahkan, rencana anggaran sekitar Rp2,4 triliun pada 2027 menunjukkan BP Batam terus mendorong pengelolaan kawasan yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan pembangunan Batam tetap berjalan tanpa menambah beban APBN. Caranya adalah dengan mengoptimalkan PNBP, memperkuat tata kelola, dan memastikan setiap penerimaan kembali memberikan manfaat bagi pembangunan kawasan,” katanya.

Menurutnya, kemandirian pembiayaan tidak berarti Batam berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah pusat. Dukungan pemerintah tetap diperlukan, terutama melalui kebijakan, regulasi, serta penguatan kewenangan.

Namun, dukungan tersebut diupayakan tidak selalu berbentuk tambahan anggaran. “Batam ingin tumbuh tanpa menambah beban. Kami tetap membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan dan penguatan kelembagaan, tetapi untuk pembiayaan pembangunan, kami berupaya mengoptimalkan kemampuan sendiri,” ujarnya.

Li Claudia menjelaskan, optimalisasi PNBP harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Serta diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mempercepat pembangunan kawasan.

“Setiap rupiah yang diterima harus dikelola secara bertanggung jawab. PNBP bukan hanya sumber pembiayaan, tetapi juga instrumen untuk memastikan pembangunan Batam berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.

BP Batam menilai, pilihan untuk tidak bergantung pada tambahan APBN semakin relevan di tengah meningkatnya kebutuhan fiskal nasional. Pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih besar kepada daerah yang menghadapi bencana, krisis kemanusiaan, maupun kebutuhan luar biasa lainnya.

“Kalau Batam bisa membangun dengan pendapatannya sendiri, mengapa harus mengambil ruang anggaran yang lebih dibutuhkan daerah lain, apalagi ketika ada masyarakat yang sedang menghadapi bencana?,” ujar Li Claudia.

Ia menegaskan pembangunan Batam tetap memiliki arti strategis bagi perekonomian nasional. Karena itu, pertumbuhan kawasan harus dibarengi prinsip kemandirian, efisiensi, dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional.

“Batam tetap akan tumbuh. Tetapi pertumbuhan itu tidak boleh menambah beban negara. Kami ingin Batam menjadi kawasan yang kuat secara ekonomi, mandiri dalam pembiayaan, dan tetap memiliki kepedulian terhadap kebutuhan daerah lain,” ucapnya.

Dengan rencana anggaran 2027 sekitar Rp2,4 triliun tanpa tambahan APBN, BP Batam menegaskan arah pembangunan kawasan ke depan, yakni tumbuh dengan kemampuan sendiri melalui optimalisasi PNBP. Sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi APBN untuk membiayai kebutuhan nasional yang lebih mendesak.