Kementerian PU Perkuat Dukungan Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan Jate

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat dukungan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Jawa Tengah. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengerahan mobil tangki dan hidran umum sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.

Kementerian PU menyiapkan 16 mobil tangki air dan 105 hidran umum untuk menghadapi kondisi kekeringan. Dari sarana tersebut, sembilan mobil tangki dan 12 hidran umum telah dimobilisasi ke sejumlah wilayah.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan air memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, penanganan kekeringan perlu dilakukan cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi.

“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi,” kata Dody dalam keterangan tertulis yang dikutip Rabu, 26 Agustus 2026.

Dukungan mobil tangki disalurkan melalui koordinasi dengan BPBD di tujuh kabupaten wilayah Jawa Tengah. Wilayah tersebut meliputi Jepara, Sragen, Tegal, Cilacap, Blora, Banjarnegara, dan Pekalongan.

Kabupaten Tegal dan Banjarnegara masing-masing mendapatkan dukungan dua unit mobil tangki berkapasitas 4.000 liter. Sementara itu, 12 hidran umum telah digunakan di Pemalang, Banjarnegara, dan Cilacap selama penanganan kekeringan.

Di Kabupaten Banjarnegara, distribusi air dilakukan pada 11 lokasi yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Penyaluran tersebut menjangkau 669 kepala keluarga atau sekitar 4.638 jiwa dengan total 108.000 liter.

Kondisi kekeringan terus meluas di Jawa Tengah dan meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap pasokan air bersih. Data Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Tengah mencatat kekeringan telah meluas sedikitnya ke 24 kabupaten atau kota selama Agustus 2026.

Kondisi tersebut berpotensi mengancam hingga 32 daerah dan berdampak pada sekitar 184.000 warga terdampak kekeringan. Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan sarana air bersih segera bergerak sesuai kebutuhan.

Koordinasi tersebut juga dilakukan untuk menjaga kesiapsiagaan sarana yang masih tersedia selama periode kekeringan berlangsung. Langkah ini diarahkan agar pemenuhan kebutuhan air masyarakat tetap berjalan sesuai kondisi wilayah terdampak.