Utamakan Keselamatan, Pemprov NTT Berlakukan WFH hingga 21 Agustus 2026

RRI.CO.ID, Jakarta - Sejumlah ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalani ‘work from home’ imbas rentetan gempa yang masih terjadi. Kebijakan ini diambil pemerintah provinsi demi mengutamakan keselamatan pegawai tanpa mengorbankan layanan publik yang wajib tetap berjalan.

Kebijakan WFH ini hanya diterapkan bagi ASN yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Sementara itu, ASN dari sektor krusial seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan tetap diwajibkan masuk kerja seperti biasa.

“Yang bekerja dari rumah itu adalah ASN yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Yang melakukan pelayanan publik tentunya wajib bekerja, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan,” ujar Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Gabriel Dala, saat berbincang bersama Pro3 RRI, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026.

Menurutnya, pertimbangan utama penerapan WFH adalah aspek mitigasi dan keselamatan pegawai di tengah ancaman gempa susulani. ASN yang tetap bertugas di lapangan pun diminta mengutamakan keselamatan diri sebelum membantu menyelamatkan warga terdampak lainnya.

Gabriel mengungkapkan sejumlah fasilitas pemerintahan turut mengalami kerusakan akibat gempa, termasuk kantor daerah dan puskesmas. Selain fasilitas pemerintahan, sejumlah rumah ibadah di wilayah tersebut juga tercatat mengalami dampak kerusakan serupa.

Ia memastikan akses internet bagi ASN relatif lancar karena mayoritas pegawai bermukim di area perkotaan. ASN tetap diwajibkan aktif berkomunikasi dan siap dihubungi sewaktu-waktu apabila terdapat kebutuhan mendesak di lapangan.

Pengawasan kinerja ASN yang WFH dilakukan langsung oleh atasan masing-masing melalui pengecekan dari panggilan video. Cara ini diterapkan untuk memastikan setiap pegawai tetap siap sedia menjalankan tugas meski bekerja dari lokasi masing-masing.

“Yang diharapkan itu ASN harus aktif ketika dihubungi apabila ada hal-hal urgent yang perlu kehadiran mereka. Mereka dimonitor langsung oleh atasan langsungnya, dengan melakukan video call untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu siap kerja,” katanya.

Kebijakan WFH tersebut direncanakan berlangsung hingga tanggal 21 Agustus 2026 sebelum dilakukan evaluasi lanjutan berdasarkan kondisi gempa susulan. Gabriel menambahkan keputusan perpanjangan atau penghentian kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada situasi terkini di lapangan.

“Kita rencananya WFH sampai tanggal 21, setelah itu baru evaluasi. Kita melihat situasi dulu, karena tadi juga masih dirasakan ada gampang susulan,” ucapnya.

ASN yang rumahnya turut mengalami kerusakan akibat gempa juga telah dicatat sebagai bagian dari penanganan pascabencana. Sementara itu, fokus utama penanganan saat ini masih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan darurat, seperti sembako dan bahan pangan.

Dari sisi dukungan infrastruktur, Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, menyatakan konektivitas menjadi kebutuhan vital untuk berkomunikasi selama bencana berlangsung. TelkomGroup pun terus mempercepat perbaikan jaringan guna mendukung kelancaran kerja ASN yang menjalani WFH.

“Kami memahami bahwa di tengah situasi bencana seperti ini, konektivitas menjadi kebutuhan yang semakin vital. Karena itu, dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, seluruh tim TelkomGroup terus mengerahkan sumber daya untuk mempercepat pemulihan layanan,” ucapnya, dikutip dari Telkom Indonesia, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026. (Shafa)