Pemprov Kalteng Optimalkan Satgas Tangani Karhutla

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mengoptimalkan satuan tugas (Satgas) udara dan darat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penanganan dilakukan melalui pemantauan, pemadaman, hingga pendinginan di sejumlah wilayah terdampak.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan pemerintah daerah terus meningkatkan kesiapsiagaan petugas dalam merespons kejadian karhutla. "Kami sudah dan terus laksanakan, mulai dari pemantauan hingga gerak cepat petugas dalam melakukan penanganan karhutla," kata Agustiar, Senin, 10 Agustus 2026.

Dalam operasi penanganan, sebanyak empat regu Satgas udara dan 16 regu Satgas darat dikerahkan. Dari jumlah tersebut, 10 regu darat ditempatkan di Tumbang Nusa, satu regu di Kameloh Baru, satu regu di Kalampangan, serta empat regu bersiaga di pos komando.

Khusus penanganan di wilayah Tumbang Nusa, pemerintah juga mengerahkan tambahan personel gabungan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat proses pemadaman dan penanganan lanjutan di lapangan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng Ahmad Toyib mengatakan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. "Hal ini penting mengingat sebagian besar lokasi kebakaran berada di lahan gambut yang berpotensi menyimpan bara api di bawah permukaan," ujarnya.

Menurut Toyib, penanganan tidak cukup dilakukan dengan memadamkan api yang terlihat di permukaan. Petugas juga melakukan pembasahan, pendinginan, dan penyekatan untuk mencegah bara maupun titik panas kembali memicu kebakaran.

Berdasarkan data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng hingga 9 Agustus 2026, tercatat sebanyak 1.333 kejadian bencana sejak awal tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.114 kejadian merupakan karhutla dengan luas area terdampak mencapai 2.237,73 hektare.

Hingga kini, upaya penanganan terus dilakukan melalui sinergi lintas sektor. Penanganan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, serta masyarakat.