RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan empat Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Sulawesi Selatan mulai beroperasi. Sekolah tersebut kini melayani 1.508 siswa dari keluarga prasejahtera pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027.

MPLS tersebut telah dimulai sejak 31 Juli 2026 di Kabupaten Barru, Sidenreng Rappang, Tana Toraja, dan Bone. Beroperasinya empat sekolah tersebut, menjadi bagian upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Sekolah Rakyat merupakan program prioritas pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Menurutnya, program tersebut juga menjadi langkah mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045.

"Sekolah rakyat merupakan program utama untuk mengentaskan kemiskinan, dengan menyekolahkan adik-adik dari keluarga prasejahtera. Mereka diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarganya dari prasejahtera menjadi sejahtera, sekaligus mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045," kata Dody dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Agustus 2026.

Seiring dimulainya kegiatan belajar, Kementerian PU terus menyempurnakan utilitas pendukung agar seluruh fasilitas berfungsi optimal. Di Kabupaten Barru, percepatan penyediaan air bersih dilakukan melalui penyambungan jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bersama pemerintah daerah.

Selama proses penyambungan berlangsung, kebutuhan air bersih tetap dipenuhi menggunakan mobil tangki. Sehingga langkah tersebut memastikan kegiatan MPLS dan proses belajar mengajar berjalan tanpa hambatan.

Sebagai informasi, melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan, Kementerian PU membangun kawasan pendidikan berasrama yang terpadu. Fasilitas tersebut meliputi ruang kelas, laboratorium, asrama, rumah susun guru, masjid, kantin, lapangan olahraga, dan utilitas pendukung.

Untuk di Sulawesi Selatan sendiri, Kementerian PU membangun sebanyak sembilan SRT. Namun, pelaksanaan MPLS di seluruh sekolah tersebut dilakukan secara bertahap.

Hingga saat ini, tujuh dari sembilan SRT telah melaksanakan MPLS di Makassar, Takalar, Sinjai, Barru, Sidrap, Tana Toraja, dan Bone. Sementara itu, SRT di Kabupaten Soppeng dan Wajo akan memulai MPLS setelah penyelesaian tahap akhir utilitas pendukung.

Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menegaskan keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari selesainya konstruksi. Tetapi, infrastruktur tersebut harus mampu mendukung proses pendidikan yang aman, nyaman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.