RRI.CO.ID, Jakarta – Ancaman kekeringan mulai membayangi sejumlah daerah seiring musim kemarau yang diperkirakan lebih kering dibandingkan kondisi normal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember pun mempercepat berbagai langkah antisipasinya untuk menekan potensi dampak bencana.

“Sejak BMKG merilis terkait dengan musim kemarau pada mulai bulan April sampai bulan September. Oleh karena itu melalui SK Bupati kami sudah membentuk tim dan posko, personil dan prasarana juga udah siap,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jember, Edy Budi Susilo, saat berbincang bersama Pro3 RRI, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.

Ia mengatakan persiapan menghadapi kekeringan dilakukan sejak BMKG merilis prakiraan musim kemarau. BPBD telah membentuk tim siaga, menyiapkan posko, serta memastikan personel dan sarana pendukung siap menghadapi potensi kekeringan.

BPBD Jember juga memetakan seluruh kecamatan berdasarkan tingkat kerawanan untuk menentukan prioritas penanganan selama musim kemarau tahun ini. Sebanyak enam wilayah telah mengalami kekeringan dengan total 762 kepala keluarga terdampak sehingga membutuhkan pasokan air bersih berkala.

“Dari 31 kecamatan yang kita prediksi, ada lima kecamatan zona merah, lima zona kuning, dan 23 zona hijau. Enam kecamatan sudah mengalami kekeringan, yaitu 5 desa dan kelurahan dengan terdampak 762 Kepala Keluarga (KK),” ucapnya.

Ia menjelaskan, distribusi air dilakukan setiap dua hari melalui pemasangan tandon dan pengiriman mobil tangki. Menurutnya, penyaluran bantuan yang melibatkan PMI, Dinas Perkim, PDAM, serta pemerintah setempat dapat memastikan distribusi berjalan tepat sasaran.

Selain memenuhi kebutuhan air masyarakat, BPBD meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran lahan yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Meski kondisi irigasi pertanian masih aman, pengawasan pembakaran lahan terus diperketat untuk mencegah api merambat menuju kawasan permukiman.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan musim kemarau tahun ini diperkirakan di bawah kondisi normal. Pengaruh El Niño yang kuat meningkatkan risiko kekeringan sehingga pemerintah daerah perlu memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi lintas sektor.

“Perlu digarisbawahi bahwa dampaknya ke Indonesia terjadi ketika El Niño bertemu langsung dengan musim kemarau. Meskipun El Niño terus berlangsung hingga awal 2027, dampak utamanya terfokus pada periode musim kemarau di wilayah Indonesia,” kata Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, dikutip dari pernyataan resminya, 6 Agustus 2026.

BMKG turut menggencarkan operasi modifikasi cuaca serta memperkuat penyampaian informasi iklim untuk mendukung langkah antisipasi pemerintah daerah. Ia berharap upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi dampak kekeringan terhadap ketersediaan air, sektor pangan, dan aktivitas masyarakat. (Shafa)