RRI.CO.ID, Bandung - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kerja sama program strategis di bidang pengelolaan zakat, pendidikan, dakwah, pemberdayaan ekonomi, serta layanan sosial kemanusiaan. Penandatanganan berlangsung di Kantor PP PERSIS, Bandung, Senin, 27 Juli 2026.

MoU tersebut mencakup lima pilar utama, yakni ZIS-DSKL, pendidikan, dakwah, pemberdayaan ekonomi, serta layanan sosial kemanusiaan. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperluas sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui berbagai program berkelanjutan.

Ketua BAZNAS RI, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., mengatakan kerja sama tersebut sejalan dengan Asta Stratas BAZNAS 2026–2031 dan akan segera ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Tiga program prioritas yang disiapkan meliputi Beasiswa A. Hassan Scholarship Center (AHSC), pembinaan dai, dan pembangunan Rumah Layak Huni bagi dhuafa.

"Di dalam delapan Asta Stratas geraknya BAZNAS, zakat itu tidak lagi berfokus kepada santunan saja, tapi kepada pendayagunaan dan pemberdayaan," kata Sodik. Menurutnya, pendekatan tersebut bertujuan menjadikan zakat sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu meningkatkan kemandirian mustahik.

Sodik menambahkan, kemitraan BAZNAS dan PP PERSIS sepanjang 2021–2024 telah menyalurkan Beasiswa AHSC senilai Rp2,38 miliar kepada 230 mahasiswa jenjang S1 hingga S3. Program itu menjadi investasi untuk mencetak generasi ulama intelektual dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

"Ini adalah bentuk kolaborasi yang sangat fundamental, sehingga kita tidak boleh ragu berkolaborasi dan harus terus meningkatkan kerja sama demi kemaslahatan bersama," ujarnya. Ia berharap sinergi kedua lembaga dapat menjadi model kolaborasi antara lembaga zakat nasional dan organisasi kemasyarakatan Islam.

Ketua Umum PP PERSIS, K.H. Jeje Zaenudin, mengapresiasi penguatan kerja sama tersebut dan berharap BAZNAS terus berkembang dalam menghimpun serta memberdayakan zakat. Ia juga menilai peningkatan literasi zakat perlu diperluas agar masyarakat semakin terbiasa menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi.

"Tanggung jawab kita juga bersama sebagai ormas. Mari kita dukung kesadaran zakat, infak, dan sedekah secara kelembagaan, tidak infak sedekah perorangan," tutur Jeje. Menurutnya, penguatan tata kelola zakat secara kelembagaan akan memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan umat.

Penandatanganan MoU tersebut turut dihadiri jajaran pengurus PP PERSIS, termasuk Sekretaris Umum Dr. H. Haris Muslim, Bendahara Umum H. Andi Sugandi, serta pimpinan badan otonom PP PERSIS. Kehadiran para pengurus menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi untuk pengelolaan zakat dan pemberdayaan masyarakat.