RRI.CO.ID, Tangerang – Potensi krisis air bersih sebagai dampak kemarau ekstrem di Kabupaten Tangerang, Banten, semakin meluas hingga ke 20 kecamatan. Di sisi lain, lahan pertaniandi 15 kecamatan telah mengalami kekeringan dan gagal panen.

Demikian disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik, Rabu 22 Juli 2026. “Menurut hasil kajian, memang di Kabupaten Tangerang berpotensi untuk terjadinya bencana kebanjiran, puting beliung, serta kekeringan,” ujarnya.

Meski begitu, Taufik menegaskan pihaknya telah bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan pasokan air bersih bagi warga terdampak. Menurut dia, BPBD Kabupaten Tangerang melakukan pendataan rinci terhadap zona rawan kekeringan.

Ini dilakukan agar bantuan dan suplai air bersih dapat disalurkan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. “Kami terus mengantisipasi sambil berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk mendukung kegiatan ini,” ucapnya.

Sebagai langkah antisipasi terhadap krisis air bersih, BPBD Kabupaten Tangerang menyiapkan armada dan personel di 14 pos damkar. Seluruh petugas disiagakan selama 24 jam secara bergiliran.

“Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD bersiaga penuh menerima laporan darurat 24 jam,” ujarnya. Baik dari pos lapangan maupun langsung dari masyarakat.

Taufik mengungkapkan sejumlah desa dan kelurahan telah mengajukan bantuan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan warga. “Saat ini baru lima kecamatan yang mengalami krisis air bersih,” katanya.

Di antaranya Curug, Panongan, Legok, Jambe dan Tigaraksa. Wilayah-wilayah tersebut sebelumnya masuk ke dalam pemetaan BPBD sebagai zona rawan kekeringan selama musim kemarau.

Sementara itu, lahan pertanian di 15 kecamatan Kabupaten Tangerang berpotensi bakal gagal panen (puso). Hal ini terjadi karena wilayah-wilayah tersebut mengalami kekeringan dampak musim kemarau panjang.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono mengatakan pihaknya masih terus mendata. Dari 15 kecamatan tersebut, yang masuk dalam pemantauan di antaranya Rajeg, Gunung Kaler, Mekar Baru, dan Kronjo.

“Pendataan terhadap lokasi yang mengalami kekeringan masih terus berlangsung,” ujarnya. “Namun, yang sudah berpotensi ada pada 15 kecamatan.”

Menurut Ujang, kekeringan akan mencapai puncaknya pada Agustus hingga Oktober 2026. “Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan berkurangnya pasokan air untuk lahan pertanian,” ucapnya.