RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengintensifkan pemantauan dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Guna memastikan penanganan darurat berjalan cepat dan tepat sasaran.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan pemantauan dilakukan melalui koordinasi. Tentu dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait.

"BNPB terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan berkoordinasi dengan BPBD. Serta unsur terkait guna memastikan penanganan bencana berjalan optimal," kata Abdul, Rabu, 22 Juli 2026.

Berdasarkan hasil pemetaan, Kabupaten Cilacap menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak terbesar, yakni 8.154 kepala keluarga atau 27.605 jiwa sejak Juni 2026. Pemerintah telah menyalurkan 60 tangki air bersih atau sekitar 315 ribu liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dampak kekeringan juga terjadi di Kabupaten Pemalang dengan 5.346 kepala keluarga terdampak serta Kabupaten Klaten yang mencakup 3.330 kepala keluarga atau 10.908 jiwa. Selama periode 15 Juni hingga 21 Juli, bantuan air bersih di Klaten mencapai 321 tangki atau sekitar 1,6 juta liter.

Sementara itu, wilayah lain yang turut terdampak meliputi Kabupaten Banyumas, Grobogan, dan Sragen. BPBD bersama sejumlah pihak terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di daerah tersebut.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, BNPB mencatat dampak kekeringan terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Ini yang melanda 63 kepala keluarga atau 176 jiwa di Kapanewon Kokap.

BNPB mengimbau pemerintah daerah tetap menyiagakan posko kebencanaan serta mengantisipasi potensi meluasnya krisis air bersih selama puncak musim kemarau berlangsung. Selain itu, masyarakat di wilayah terdampak diharapkan menggunakan air secara hemat dan mengikuti informasi dari pemerintah daerah terkait distribusi bantuan air bersih.