Gelar Reses, Legislator Bekasi Terima Keluhan Warga Soal Banjir dan Anak Sekolah

RRI.CO.ID, Kota Bekasi- Anggota DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied menerima sejumlah keluhan warga mulai dari persoalan penanggulangan banjir hingga anak sekolah. Keluhan tersebut didapat saat ia menggelar reses di RT 08, RW 12, Kelurahan Pejuang, Kota Bekasi, Jumat, 10 Juli 2026.

Menurutnya, dalam resesnya warga masih mengeluhkan persoalan banjir yang masih menghantui warga setiap musim hujan tiba. Sehingga warga mendesak agar pemerintah bergerak cepat menyelesaikan masalah banjir khususnya di wilayah RW 12 Kelurahan Pejuang.

"Banjir ini memang menjadi salah satu masalah di Kota Bekasi. Oleh karena mayoritas warga meminta Pemkot Bekasi melakukan langkah cepat untuk menyelesaikan persoalan banjir yang dihadapi warga," katanya di sela-sela reses, Jumat 10 Juli 2026.

Sedangkan mengenai anak sekolah, banyak warga yang mengadu kepadanya bahwa saat ini anak-anak mereka belum diterima sekolah. Baik itu dijenjang SMP maupun SMA.

Kejadian tersebut terjadi karena anak-anak tersebut gagal saat mengikuti Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Sedangkan para orang tua berharap anak mereka masuk sekolah negeri karena gratis.

"Saya kira, ini harus dicarikan solusinya oleh pemerintah. Sehingga anak-anak yang gagal masuk sekolah negeri ini bisa tetap sekolah," katanya.

Menurutnya, Pemkot Bekasi melalui Dinas Pendidikan kemudian Kelurahan dan Kecamatan harus segera bergerak. Yakni melakukan pendataan siswa yang gagal masuk seleksi sekolah negeri di Kota Bekasi.

"Pendataan ini penting, agar pemerintah tahu apakah setelah gagal masuk sekolah negeri mereka tetap sekolah atau putus sekolah. Yang jelas harapan saya jangan gara-gara tidak diterima sekolah negeri anak jadi putus sekolah," katanya.

Di samping keluhan mengenai banjir dan anak sekolah, sejumlah keluhan juga masuk kepadanya pada momen reses. Salah satunya mengenai kepesertaan BPJS dan akses atau ketersedian lapangan pekerjaan.

Muin mengatakan, soal BPJS banyak warga yang meminta agar masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sehingga warga tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membayar iuran mengingat kondisi perekonomian warga yang sedang sulit.

"Jadi banyak warga yang ingin dimasukan sebagai peserta PBI sehingga tidak perlu membayar iuran. Saya kira usulan itu masuk akal karena memang mayoritas masyarakat saat ini tengah menghadapi kesulitan ekonomi," katanya.

Sedangkan mengenai lapangan pekerjaan, banyak warga mengadu kepada dirinya kesulitan memperoleh lapangan kerja. Sehingga banyak lulusan SMA, SMK atau bahkan kuliah yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.

"Memang kondisinya saat ini lapangan kerja di Kota Bekasi sangat sulit dan ini berdampak kepada angka pengangguran. Oleh karena itu saya meminta Pemkot Bekasi mencari solusi atas permasalahan ini sehingga bisa menekan angka pengangguran," katanya.

Muin sendiri berkomitmen memperjuangkan setiap usulan atau keluhan warga yang didapatnya selama pelaksanaan reses. Dan berharap usulan atau keluhan tersebut bisa segera diselesaikan oleh Pemkot Bekasi.

"Semua usulan, aspirasi maupun keluhan warga selama reses kita tampung. Nanti itu semua akan kita bahwa ke DPRD untuk kita sampaikan secara resmi kepada Pemkot Bekasi untuk ditindaklanjuti," ujarnya, menutup pembicaraan.