Pemprov Jabar Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla

RRI.CO.ID, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan. Serta lahan (karhutla) untuk mengantisipasi meluasnya dampak krisis air bersih dan potensi kebakaran selama musim kemarau.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, penetapan status siaga darurat tersebut menjadi dasar hukum. Bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan logistik dan penanganan kedaruratan.

"Dampak kekeringan ini telah mendapat atensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini yang merespons dengan menetapkan status Siaga Darurat bencana kekeringan dan karhutla di wilayah Jawa Barat," kata Abdul Muhari, Kamis, 2 Juli 2026.

Ia menjelaskan, status siaga darurat di tingkat provinsi mulai berlaku sejak 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas meningkatnya laporan kejadian kekeringan di sejumlah wilayah kabupaten di Jawa Barat.

Berdasarkan hasil kaji cepat di lapangan, salah satu wilayah yang terdampak berada di Desa Pedangkamulyan, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Penurunan debit sumber air menyebabkan warga mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB mencatat sedikitnya 850 kepala keluarga (KK) di desa tersebut terdampak krisis air bersih.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya telah mengerahkan tim reaksi cepat untuk mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat.

Abdul Muhari mengatakan, penyaluran air bersih telah dilakukan secara berkala sejak Rabu, 1 Juli 2026. Guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama masa kekeringan.