Kemenhut Prioritaskan Rehabilitasi Hulu Sungai Cegah Bencana Hidrometeorologi

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memprioritaskan rehabilitasi bentang alam di kawasan hulu sungai sebagai langkah utama mengurangi risiko bencana hidrometeorologi. Ini di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut, Dyah Murtiningsih, mengatakan pemulihan ekosistem di kawasan hulu dinilai lebih efektif untuk mengatasi akar penyebab bencana. Dibandingkan hanya melakukan perbaikan infrastruktur di wilayah hilir.

"Kita perbaiki tidak hanya yang terdampak, tetapi justru hulunya yang menyebabkan itu terjadi. Fokusnya melakukan rehabilitasi pada area-area yang menjadi penyebab bencana hidrometeorologi," kata Dyah, Rabu, 1 Juli 2026.

Menurut Dyah, kebijakan tersebut merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di tiga provinsi tersebut. Ia menjelaskan, rehabilitasi akan difokuskan pada kawasan kritis, baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun di area penggunaan lain di luar kawasan hutan.

Untuk mendukung pemulihan vegetasi di luar kawasan hutan, Kemenhut terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Melalui sinkronisasi data lahan kritis yang terdampak bencana.

Beberapa wilayah yang menjadi perhatian antara lain kawasan aliran Sungai Aek Godang di Sibolga serta Sungai Aek Sommanggita, Aek Godang, Aek Hopong Na Dao, dan Aek Paru di Hutanabolon, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ini yang mengalami pendangkalan dan kerusakan akibat banjir bandang serta tanah longsor pada November 2025.

Selain rehabilitasi kawasan hulu, Kemenhut juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp600 miliar dalam APBN tahun ini untuk mendukung program restorasi lingkungan. Anggaran tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi hutan, penguatan tata kelola kehutanan terpadu, pengembangan perhutanan sosial, serta penegakan hukum terhadap aktivitas perusakan hutan di kawasan hulu sungai.

"Anggaran tambahan tersebut tidak hanya dialokasikan untuk penanaman pohon. Melainkan juga untuk mendanai perbaikan tata kelola kehutanan terpadu, kelanjutan program perhutanan sosial, serta penegakan hukum," ujar Dyah.

Ia optimistis integrasi antara rehabilitasi kawasan hulu dan penguatan penegakan hukum dapat meningkatkan daya dukung lingkungan. Sekaligus menekan risiko bencana hidrometeorologi di masa mendatang.