Pemprov Sulteng Buka Akses Wilayah Terdampak Pascagempa

RRI.CO.ID, Palu - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat pascagempa. Status tersebut berlaku selama tujuh hari mulai 17 hingga 23 Juni 2026.

Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, Asbudianto mengatakan, langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan wilayah terdampak. Fokus penanganan mencakup Palu, Sigi, Parigi Moutong, dan Poso.

Pemprov, lanjut dia, juga membentuk Posko Penanggulangan Bencana tingkat provinsi. Posko tersebut dikomandoi langsung Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid.

"Struktur organisasi Posko Penanggulangan sudah dibentuk. Komandannya Bapak Gubernur dan koordinatornya Ibu Sekretaris Daerah," kata Asbudianto ketika dihubungi, Jumat, 19 Juni 2026.

Ia menjelaskan penanganan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah. Sinergi lintas sektor diharapkan mempercepat pemulihan pascagempa.

Selain memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah menyiapkan perbaikan infrastruktur darurat. Langkah tersebut menjadi bagian penting masa tanggap darurat.

"Setelahnya, kita akan bergerak memenuhi pembangunan infrastruktur. Walaupun sifatnya darurat, kebutuhan itu tetap dipenuhi," ujarnya.

Pemerintah provinsi juga akan membuka kembali aksesibilitas sejumlah wilayah terdampak. Upaya itu dilakukan agar aktivitas masyarakat segera kembali normal.

Pembukaan akses diharapkan mendukung distribusi bantuan dan mobilitas warga. Langkah tersebut juga mempercepat proses pemulihan ekonomi masyarakat.

Data BNPB mencatat 2.019 kepala keluarga terdampak gempa tersebut. Tiga orang meninggal dunia, sementara 108 lainnya mengalami luka-luka.

"Korban dirawat di rumah sakit dan masih dipantau tenaga medis. Penanganan terus dilakukan secara intensif," ujar Asbudianto.

Pemerintah berharap masa tanggap darurat mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Seluruh pemangku kepentingan diminta mendukung proses penanganan pascagempa.