Tinjau Progres Hunian Senen, Menteri Ara Pastikan Kesiapan Dilaporkan ke Presiden

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau kesiapan Hunian Senen, di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Maruarar menyebut hasil peninjauan, akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bagian dari kesiapan pemanfaatan hunian bagi warga bantaran rel.

Menurutnya, hunian tersebut telah memasuki tahap akhir penyelesaian dan siap dimanfaatkan masyarakat. Namun, ia menegaskan penempatan penghuni harus tetap sesuai tujuan awal program.

“Besok akan kami laporkan kepada Presiden bahwa hunian ini sudah siap. Namun yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa penghuni yang menempati hunian ini benar-benar sesuai dengan tujuan awal,” kata Ara saat meninjau Hunian Senen di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

Menurutnya, warga yang menempati hunian tersebut harus berasal dari masyarakat yang direlokasi dari bantaran rel. Karena itu, proses pendataan dan penetapan penghuni perlu dilakukan secara cermat.

Maruarar juga menyoroti pentingnya penyiapan aspek sosial selain pembangunan fisik bangunan. Ia menilai pengelolaan kawasan perlu dipersiapkan agar lingkungan hunian tetap nyaman dan berkelanjutan.

“Kita tidak hanya mempersiapkan fisik bangunannya, tetapi juga harus mempersiapkan masyarakat yang akan tinggal di sini. Ruang terbuka hijau perlu disiapkan, kalau bisa ada ruang serbaguna, sarana rekreasi seperti lapangan futsal,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kolaborasi sejumlah pihak yang terlibat dalam pembangunan hunian tersebut. Menurutnya, proyek tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dibanding target yang telah ditetapkan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada BP BUMN, PT KAI, PT Angkasa Pura Indonesia yang menyiapkan lahannya. Selain itu, terima kasih juga kepada kontraktor pelaksana yaitu Hutama Karya, PT PP, dan Wijaya Karya,” ucap Menteri Ara.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan penghuni tidak akan dibebankan biaya pada tahap awal penempatan. Kebijakan tersebut mencakup biaya listrik dan air yang digratiskan sementara waktu.

“Untuk tahap awal tidak akan dipungut biaya. Listrik dan air juga akan digratiskan terlebih dahulu. Nanti setelah enam bulan akan dilakukan evaluasi terkait pengelolaannya,” kata Dony.

Sementeara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengatakan pendataan calon penghuni telah dilakukan. Prioritas relokasi akan diberikan kepada warga bantaran rel di kawasan Pasar Gaplok yang sebelumnya ditinjau Presiden.

“Data penghuni sudah kami siapkan. Prioritas pertama adalah warga bantaran rel di Pasar Gaplok,” ujar Bobby.

Ia menambahkan relokasi ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat dan perjalanan kereta api. Selain itu, penataan kawasan bantaran rel juga akan dilanjutkan secara bertahap di lokasi lainnya.

Hunian ini dibangun di atas lahan seluas 1,61 hektare dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Angkasa Pura Indonesia. Kawasan tersebut memiliki 324 unit hunian yang dilengkapi toilet, mushola, dapur umum, ruang komunal, taman bermain, dan area parkir.