RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan penempatan penghuni hunian sementara (huntara) bagi warga bantaran rel harus tepat sasaran. Ia meminta proses pendataan dan penetapan penerima dilakukan sesuai kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.

Hunian tersebut disiapkan bagi masyarakat bantaran rel kawasan Senen, agar memperoleh tempat tinggal yang lebih layak dan aman. Program ini juga menjadi tindak lanjut arahan Presiden untuk memperbaiki kondisi permukiman warga sekitar rel.

Menurut Menteri Maruarar, penerima manfaat harus berasal dari masyarakat yang memang menjadi sasaran program. Selain itu, data penerima juga harus mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan.

“Saya mau sampaikan kepada Pak Dony (Menteri BP BUMN) soal huniannya, ada kriterianya apa, jadi benar-benar sesuai kriteria. Ada data BPS, ada lokasi yang memang kemarin menjadi fokus Presiden, jadi jangan sampai tidak tepat sasaran,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang akrab disapa Ara tersebut saat meninjau hunian Senen di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

Maruarar juga mengatakan penyiapan skema pengelolaan huntara perlu disiapkan secara matang seminggu ke depan. Menurut Ara, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait harus diperkuat agar program berjalan baik.

Ia juga meminta pengelolaan kawasan dilakukan secara berkelanjutan setelah warga mulai menempati hunian tersebut. Menurut Ara, aspek kebersihan, parkir, hingga pembayaran utilitas perlu diatur dengan baik.

Selain itu, Maruarar mengatakan pembangunan huntara ini ditargetkan selesai pada 15 Juni 2026 mendatang. Berdasarkan hasil pengecekan, kesiapan fisik hunian tersebut telah memasuki tahap akhir penyelesaian.

Sementara itu, Menteri BP BUMN Dony Oskaria mengatakan huntara tersebut disiapkan untuk menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi warga bantaran rel. Menurutnya, penghuni tidak akan dikenakan biaya selama masa awal penempatan.

“Untuk sementara kita tidak akan memungut biaya kepada saudara-saudara kita. Supaya mereka juga bisa mendapatkan fasilitas yang layak,” kata Dony.

Namun, ia menjelaskan kebijakan pembebasan biaya akan dievaluasi secara bertahap setelah warga mulai menempati hunian. Menurutnya, pemerintah akan melakukan peninjauan terhadap mekanisme pengelolaan pada tahap berikutnya.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap warga yang tinggal di bantaran rel. Ia mengatakan pendataan dilakukan untuk memastikan proses relokasi berjalan sesuai sasaran.

Menurut Bobby, tahap awal relokasi difokuskan kepada warga Pasar Gaplok yang sebelumnya ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo. “Yang terdata dan yang sudah terkualifikasi nanti segera kita pindahkan,” ujar Bobby.

Ia menambahkan penataan kawasan bantaran rel juga bertujuan meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi potensi kecelakaan di sekitar jalur rel.

Sebagai informasi, hunian ini memiliki 324 unit, dengan fasilitas yang dirancang untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Fasilitas yang tersedia antara lain taman bermain, tempat ibadah, toilet, dapur, serta sarana umum lainnya.