Kemendikdasmen Prioritaskan Pembangunan Sekolah Baru di Daerah 3T

RRI.CO.ID, Manokwari - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memprioritaskan pembangunan unit sekolah baru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Hal ini dilakukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya di kawasan terpencil Indonesia timur.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan pemerintah berkomitmen mengurangi kesenjangan mutu, kualitas, dan akses pendidikan secara bertahap. Yakni, dengan mengedepankan wilayah-wilayah prioritas.

“Kalau ada usulan pembangunan unit sekolah baru, tentu kami utamakan..apalagi itu usulan dari daerah-daerah yang masuk kategori 3T,” kata Abdul Mu’ti di Manokwari, Papua Barat, Kamis 28 Mei 2026.

Selain sekolah baru, Kemendikdasmen juga mendorong pemerintah daerah di kawasan Indonesia timur segera mengusulkan pembangunan sekolah satu atap di wilayah terpencil. Langkah ini dinilai penting guna memastikan layanan pendidikan dapat menjangkau anak-anak sejak usia dini hingga jenjang lanjutan.

Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Kemendikdasmen juga menyiapkan dukungan pembelajaran jarak jauh. Atau distance learning dengan penyediaan fasilitas jaringan internet di daerah yang sulit dijangkau.

Bahkan, bagi wilayah yang belum memiliki akses listrik, pemerintah akan membantu penyediaan sarana listrik tenaga surya melalui kerja sama dengan organisasi sosial dan keagamaan. “Kalau di daerah itu belum ada listrik, kami beri bantuan sarana prasarana listrik tenaga surya, kami akan kerja sama dengan Eco Bhinneka Muhammadiyah,” ujarnya.

Menurut Abdul Mu’ti, keberhasilan pemerataan pendidikan di daerah 3T membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, hingga lembaga keagamaan. Program tersebut sejalan dengan target revitalisasi dan pembangunan satuan pendidikan tahun 2026 yang ditingkatkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah menargetkan pembangunan dan revitalisasi sebanyak 71.744 unit pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA. Ia juga membuka peluang bagi organisasi lain yang memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan untuk ikut mengusulkan pembangunan sekolah baru di berbagai daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere mengajak organisasi keagamaan di Papua Barat berperan aktif mendukung penyelenggaraan pendidikan. Seperti yang selama ini dilakukan Yayasan Pendidikan Kristen dan Muhammadiyah.

Menurutnya, pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran, terutama setelah adanya kebijakan efisiensi. Sehingga peningkatan mutu pendidikan di daerah 3T belum dapat berjalan maksimal sesuai harapan.