RRI.CO.ID, Mataram - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memutuskan untuk menolak rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani. Anggota Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Arif Rahman Hakim mengapresiasi sikap tegas sang Gubernur.

Ia mengungkapkan bahwa wacana pembangunan kereta gantung di Gunung Rinjani bukan isu baru karena telah bergulir selama belasan tahun. Menurutnya, keputusan pemerintah didasarkan pada kajian mendalam terhadap dampak jangka panjang proyek tersebut bagi NTB.

Menurut Lalu Arif, keputusan pemerintah daerah tersebut harus dipahami sebagai langkah yang telah melalui kajian mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek penting. “Ini harus dipahami oleh semua pihak sebagai keputusan yang telah melalui kajian mendalam,” ujarnya di Mataram, Kamis 14 Mei 2026.

Ia menilai polemik proyek kereta gantung tidak bisa hanya dilihat dari isu kesakralan Gunung Rinjani semata. Menurutnya, kajian harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, khususnya warga di sekitar kawasan wisata.

“Harus dilihat secara komprehensif, apa plus minus proyek ini. Apa dampak yang bisa dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat lingkar kawasan, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan,” katanya.

Lalu Arif menegaskan, prinsip utama DPRD adalah memastikan setiap proyek investasi memberikan manfaat nyata bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika manfaatnya tidak jelas atau justru menimbulkan kerugian sosial maupun lingkungan, maka proyek tersebut layak ditinjau ulang.

“Kalau proyek ini berdampak terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tentu kita dukung. Tapi kalau tidak ada dampaknya, ya harus ditinjau kembali,” ucap politisi dari DapilLombok Tengah itu.

Ia juga menyoroti kekhawatiran masyarakat, terutama para porter yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas pendakian di Gunung Rinjani. Sejak awal wacana pembangunan kereta gantung muncul, penolakan keras juga datang dari kalangan porter dan pelaku wisata lokal.

“Porter ini setiap hari mencari nafkah dengan mengangkut barang pendaki. Ketika ada kereta gantung, pekerjaan mereka juga terancam hilang,” ujarnya.

Selain itu, Lalu Arif mempertanyakan sejauh mana efek berganda (multiplier effect) proyek tersebut benar-benar dirasakan masyarakat NTB. Ia mengingatkan agar potensi wisata daerah tidak hanya dieksploitasi, sementara keuntungan utama justru dibawa keluar daerah bahkan ke luar negeri oleh investor asing.

“Jangan sampai daerah kita hanya dieksploitasi, sementara hasilnya dibawa keluar oleh pengusaha luar. Apalagi ini investornya dari luar negeri. Kita jangan sampai hanya dapat ampas-ampasnya saja,” katanya.

Ia menambahkan, masyarakat kemungkinan hanya memperoleh pendapatan dari pajak dan retribusi. Sedangkan keuntungan utama dinikmati investor.

Meski demikian, ia menghormati keputusan Pemprov NTB dan meyakini penolakan proyek tersebut tidak diambil secara tiba-tiba. Melainkan melalui perhitungan matang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang.

“Pemerintah tentu punya hitung-hitungan plus minusnya. Kalau mudaratnya lebih besar, untuk apa dipaksakan, kita bekerja untuk rakyat NTB,” ujarnya.