Kementerian PKP Siapkan Tiga Ribu Rumah Subsidi di Papua Tahun 2026

RRI.CO.ID, Sorong - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan sebanyak 3.000 rumah subsidi di Papua pada 2026. Kuota rumah subsidi tersebut disiapkan sebagai bentuk konkret dukungan pemerintah untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Papua.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Inspiratif Hunian untuk Rakyat Papua yang mempertemukan pemerintah dan pengusaha muda Papua di Kota Sorong. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat akses hunian layak sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan rumah terjangkau di wilayah Papua.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan penyediaan rumah subsidi di Papua memerlukan pendekatan kolaboratif. Menurutnya, pendekatan tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha lokal dalam pembangunan perumahan.

“Kita ingin memastikan masyarakat Papua memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Ini tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah, tetapi melibatkan semua pihak, termasuk pengusaha muda Papua sebagai motor penggerak ekonomi daerah,” ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Senin, 27 April 2026.

Ia menilai partisipasi pengusaha muda tidak hanya mendorong pembangunan fisik, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. “Kita dorong pengusaha muda Papua tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjadi pelaku utama dalam pembangunan perumahan di daerahnya sendiri,” ucapnya.

Pemerintah bersama BP Tapera juga menyiapkan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan adaptif. Langkah ini bertujuan mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses rumah subsidi.

Menteri Ara menjelaskan pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah. Upaya tersebut dilakukan melalui dukungan pembiayaan jangka panjang serta pemberian subsidi.

“Kita ingin masyarakat Papua bisa memiliki rumah dengan skema yang ringan, terjangkau, dan berkelanjutan. Ini bagian dari upaya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ara.

Pelaku usaha muda Papua menyatakan kesiapan mendukung program perumahan nasional di wilayahnya. Melalui kolaborasi ini, diharapkan mempercepat realisasi hunian subsidi yang sesuai kebutuhan masyarakat, dan memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha.

Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Papua.