RRI.CO.ID, Jakarta — Bursa calon Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) mulai mengerucut seiring dinamika suksesi di tubuh TNI Angkatan Laut. Sejumlah nama perwira tinggi disebut memiliki peluang, di antaranya Laksamana Madya (Laksdya) Irvansyah dan Laksamana Madya (Laksdya) Agus Hariadi.

Pengamat politik Adib Miftahul menyebut persaingan menuju posisi KSAL tidak bersifat langsung atau head-to-head, melainkan ditentukan sejumlah faktor strategis. Faktor tersebut mencakup regenerasi kepemimpinan, kebutuhan organisasi, serta masa dinas perwira.

“Masing-masing memiliki prestasi dan rekam jejak. Namun, kedua nama tersebut saat ini dinilai layak untuk posisi KSAL,” ujar Adib kepada wartawan, Minggu 26 April 2026.

Saat ini, Laksdya Irvansyah menjabat sebagai Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1990 tersebut dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang operasi laut dan keamanan maritim.

Ia pernah menempati sejumlah posisi strategis di TNI AL. Termasuk di lingkungan komando armada dan lembaga terkait keamanan laut.

Dari sisi usia dan masa dinas, Irvansyah dinilai masih memiliki peluang besar. Karena dianggap dapat menjalankan program strategis dalam jangka waktu lebih panjang.

Sementara itu, Laksdya Agus Hariadi merupakan perwira tinggi yang juga memiliki pengalaman luas. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dan saat ini bertugas sebagai Staf Khusus KSAL.

Lulusan AAL 1989 tersebut memiliki latar belakang di bidang perencanaan strategis. Pengalaman lain ada di kebijakan pertahanan.

Adib, yang juga Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), menilai pemilihan KSAL tidak hanya didasarkan pada faktor senioritas. Menurut dia, Presiden akan mempertimbangkan kebutuhan organisasi ke depan.

Termasuk kesinambungan program dan kapasitas kepemimpinan dalam menghadapi tantangan maritim. “Figur dengan masa dinas lebih panjang cenderung memiliki peluang lebih besar karena dapat memastikan keberlanjutan program strategis,” kata Adib.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada pada kewenangan Presiden. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi terkait siapa yang akan ditunjuk sebagai KSAL.

Proses penentuan diperkirakan mempertimbangkan berbagai aspek. Antara lain rekam jejak, kebutuhan organisasi, serta dinamika politik dan keamanan nasional.