RRI.CO.ID, Jakarta - Polri menerima hibah lahan untuk pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Langkah ini memperkuat kesiapan personel sekaligus mendukung keamanan masyarakat dan proyek strategis nasional.

Kegiatan tersebut dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo di Kabupaten Kolaka, Selasa, 21 April 2026. Peresmian pertapakan Mako Brimob dilakukan di Jalan Poros Kolaka Kendari, Sabilambo, pukul 09.30 WITA.

Pembangunan Mako Brimob menjadi bagian dari komitmen Polri memperkuat infrastruktur dan kesiapan personel. Upaya ini diarahkan untuk menjawab tantangan keamanan secara profesional, responsif, dan adaptif ke depan," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 22 April 2026.

Adapun hibah lahan berasal dari pemerintah daerah dan pihak swasta di beberapa wilayah Sulawesi Tenggara. Lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan satuan Brimob di tiga kabupaten.

• Kabupaten Kolaka: 10 hektar dari PT IPIP di Desa Lamedai (Mako Batalyon C Pelopor)
• Kabupaten Konawe: 8 hektar dari Pemda Konawe di Desa Silea (Mako Kompi 3 Batalyon C Pelopor)
• Kabupaten Buton Tengah: 10 hektar dari Pemda Buton Tengah di Desa Wakabanguna (Mako Kompi 3 Batalyon B Pelopor)

Ia menegaskan pembangunan Mako Brimob menjadi langkah strategis memperkuat stabilitas keamanan daerah. Selain itu, kehadiran Brimob mendukung pengamanan berbagai proyek pembangunan nasional di wilayah tersebut.

“Hibah lahan ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan Mako Brimob guna memperkuat kehadiran negara. Sekaligus mendukung pengamanan Proyek Strategis Nasional di wilayah Kolaka,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan dunia usaha menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan.

“Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan dunia usaha adalah kunci. Dengan kolaborasi yang kuat, pembangunan berjalan aman dan memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Polri akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di berbagai daerah. Langkah ini diharapkan menjaga situasi tetap kondusif sekaligus mendukung percepatan pembangunan nasional.