PKP Siapkan Penataan Kawasan Kumuh Kupang, Tekankan Dampak Jangka Panjang

  • 21 Apr 2026 22:04 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Maruarar Sirait menekankan penanganan kawasan kumuh harus berdampak jangka panjang
  • Penataan kawasan kumuh tidak hanya fokus pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia
  • Pemerintah Kota Kupang siap percepat program perumahan dengan melibatkan 5.000 UMKM, 25 kontraktor, dan 10 developer

RRI.CO.ID, Jakarta — Kementerian PKP menyiapkan penanganan kawasan kumuh di Kota Kupang sebagai bagian dari program perumahan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya ini diarahkan agar penataan kawasan memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pemilihan lokasi penanganan harus dilakukan secara tepat. Menurutnya, kawasan yang dipilih harus mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi lingkungan dan warga setempat.

Ia menyebut penanganan kawasan kumuh tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga perlu menyiapkan aspek sumber daya manusia agar hasil penataan dapat bertahan dalam jangka panjang.

“Tolong betul-betul dipilih yang bisa berdampak jangka panjang, karena dari evaluasi kita, diperbaiki supaya kawasan kumuh ini bisa panjang. Perbaikannya tentu bukan hanya membangun, tetapi juga manusia-nya disiapkan,” ujar Menteri Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Selasa, 21 April 2026.

Selain itu, ia juga mendorong agar program ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di NTT. Penanganan kawasan kumuh di Kupang diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas permukiman sekaligus kesejahteraan warga.

Ada minimal 3 titik. Supaya cukup banyak nanti uang yang beredar di NTT, sehingga bisa menggerakan pertumbuhan ekonomi di NTT,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Kupang menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap di wilayahnya. Ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung percepatan pelaksanaan program program BSPS serta penanganan kawasan kumuh tersebut.

Ia menambahkan pemerintah daerah akan segera menyiapkan seluruh kebutuhan administrasi dan persyaratan agar program dapat segera berjalan. Wawako ini juga menyebut program ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat dengan melibatkan 5.000 UMKM, 25 kontraktor, dan 10 developer.

“Ini juga menjadi perhatian dari pemerintah kota kupang agar seluruh administrasi dan juga kelengkapan persyaratan bisa segera kami realisasikan. Serta penanganannya bisa langsung cepat di kerjakan bersama-sama,” ujar Serena Cosgrova Franscies.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....