RRI.CO.ID, Nabire - Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyiapkan tim terpadu tanggap darurat untuk menangani serta mendata warga sipil korban penembakan di Kabupaten Puncak. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan kemanusiaan di wilayah konflik tersebut.

Meki mengatakan tim darurat akan dibentuk dalam waktu dekat bersama pemerintah daerah setempat, termasuk dari Kabupaten Puncak Jaya. Pernyataan itu disampaikan saat ditemui di Nabire, Jumat 17 April 2026, usai mengunjungi para korban penembakan.

Menurutnya, konflik bersenjata antara aparat keamanan dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menimbulkan korban sipil. Tepatnya, di wilayah perbatasan Puncak dan Puncak Jaya.

Pemerintah provinsi kini melakukan pendataan bertahap dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Palang Merah Indonesia. Guna memastikan seluruh korban mendapat penanganan.

Selain pendataan, dukungan logistik disiapkan untuk masyarakat terdampak, seperti penambahan tenda darurat bagi pengungsi. Pemprov juga menegaskan penanganan medis menjadi prioritas, termasuk pembiayaan pengobatan hingga sembuh.

“Kami sudah mengunjungi langsung korban, termasuk empat anak-anak yang terkena peluru. Pemprov akan menanggung seluruh biaya pengobatan sampai sembuh, satu anak sudah diterbangkan ke Jayapura untuk mendapat perawatan,” ujar Meki.

Pemprov Papua Tengah juga berkomitmen menjamin pendidikan anak-anak korban konflik, termasuk mereka yang kehilangan orang tua. Untuk jangka panjang, pemerintah daerah mendorong dialog dan komunikasi sebagai solusi penyelesaian konflik bersenjata.

“Kita harus mengedepankan komunikasi dan pendekatan humanis agar pelan-pelan dapat menciptakan kedamaian,” katanya. Ia lantas mengutuk tindakan yang menyebabkan perempuan dan anak-anak menjadi korban.

Sebelumnya, insiden kekerasan di wilayah Puncak diwarnai saling klaim. Yakni, antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata.

Pihak TNI menyebut tiga warga sipil—satu perempuan dan dua anak—mengalami luka akibat penembakan yang diduga dilakukan OPM di Distrik Sinak pada Rabu (15/4). Korban telah dievakuasi oleh aparat, tenaga kesehatan, dan warga setempat untuk mendapat perawatan medis.

Kepala Penerangan Komando Operasi TNI Habema Letkol Inf. Wirya Arthadiguna menyatakan fokus utama aparat saat ini adalah keselamatan korban. Serta pendalaman informasi terkait pelaku penembakan.

Di sisi lain, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengklaim aparat militer Indonesia melakukan operasi pada 13–15 April 2026 yang mengakibatkan korban sipil dan pengungsian. TPNPB menyebut terdapat sembilan korban jiwa dari kalangan sipil serta meminta investigasi independen dan akses kemanusiaan internasional.

Hingga kini, belum ada konfirmasi independen yang dapat memverifikasi secara menyeluruh klaim kedua pihak. Baim terkait jumlah korban maupun kronologi kejadian di lapangan.