Gubernur Papua Barat Daya Tekankan Integrasi Penanggulangan Bencana
- 17 Apr 2026 15:21 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, resmi membuka lokakarya pemaduan penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan pentingnya integrasi penanggulangan bencana dalam seluruh dokumen perencanaan daerah
RRI.CO.ID, Jakarta - Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, resmi membuka lokakarya pemaduan penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini digelar bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai respons atas meningkatnya risiko bencana di wilayah tersebut.
“Kehadiran peserta dalam forum ini mencerminkan komitmen bersama dalam menghadapkan ancaman bencana yang semakin kompleks. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya secara fisik tetapi juga menyangkut aspek mental dan psikologis masyarakat,” kata Elisa Kambu dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, 17 April 2026.
Elisa menegaskan pembangunan harus terintegrasi mitigasi bencana demi keamanan masyarakat dan lingkungan. Ia mengingatkan pemerintah daerah memastikan implementasi nyata kebijakan, tidak berhenti pada penyusunan dokumen saja.
“Pembangunan tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan dan keselamatan seluruh makhluk hidup. Kita tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi harus diaplikasikan dalam kebijakan pembangunan,” ucapnya menegaskan.
Sementara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan pentingnya integrasi penanggulangan bencana dalam seluruh dokumen perencanaan daerah. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati menyebut langkah ini krusial agar kebijakan pembangunan lebih terarah, terukur, dan responsif terhadap risiko bencana.
“Penanggulangan bencana saat ini telah bergeser dari pendekatan reaktif menuju pengurangan risiko yang preventif. Sehingga harus masuk dalam RPJPD, RPJMD, RKPD hingga Renja OPD,” kata Raditya.
Ia juga mengungkapkan bahwa risiko bencana di Papua Barat Daya terus meningkat, baik dari sisi frekuensi maupun kompleksitas penyebabnya. Lokakarya ini bertujuan menyelaraskan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2024–2028 dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2025–2029 ke dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
“Risiko bencana meningkat akibat kerusakan ekologi dan penyumbatan drainase. Seperti banjir di Sorong dan Maybrat serta longsor di Raja Ampat pada 2025,” ucap Raditya mengungkapkan.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....