RRI.CO.ID, Probolinggo - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan penataan Jalur Lingkar Kaldera Tengger (JLKT) akan memperbaiki tata kelola wisata. Penataan ini di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk meningkatkan kenyamanan dan keberlanjutan.

"JLKT akan menjadi penghubung antarwilayah sekaligus alternatif distribusi wisatawan agar tidak terpusat," kata Khofifah, Senin, 13 April 2026. Peresmian ini turut dihadiri Dirjen KSDAE Kemenhut Satyawan Pudyatmoko dan jajaran kepala daerah.

Hadir pula Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha serta Forkopimda Jawa Timur. Khofifah menilai proyek ini mampu menekan beban lingkungan akibat penumpukan wisatawan di satu titik.

Selain itu, manfaat ekonomi diharapkan tersebar merata bagi masyarakat sekitar kawasan Bromo. Ia menjelaskan JLKT merupakan sinergi pemerintah daerah dengan Kementerian Kehutanan dan pengelola TNBTS.

Program ini juga memperhatikan kekuatan adat dan budaya Suku Tengger. Menurutnya, keseimbangan antara pelestarian alam dan pengembangan wisata menjadi kunci utama pembangunan.

Aspek budaya lokal turut diperkuat sebagai bagian dari penjaga ekosistem kawasan. Penataan mencakup pembangunan jalur sepanjang sekitar 13 kilometer dengan lebar 18 meter.

Fasilitas dilengkapi tiga rest area, empat kantong parkir, dan ribuan patok pembatas jalur. Selain itu, dibangun 60 sumur resapan guna menjaga keseimbangan lingkungan kawasan konservasi.

Pembangunan tidak menggunakan aspal untuk mempertahankan daya dukung alam. Khofifah menambahkan kebutuhan fasilitas dasar seperti toilet juga menjadi perhatian dalam proyek tersebut.

Setiap rest area akan dilengkapi sumber air untuk menunjang kenyamanan wisatawan. Ia mengajak seluruh pihak mengawal pembangunan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, JLKT akan menjadi wajah baru pengelolaan kawasan Bromo yang lebih tertib dan berdaya saing. Khofifah juga mengapresiasi komitmen Kementerian Kehutanan dalam menjaga kawasan konservasi secara berkelanjutan.

Ia menegaskan pembangunan ini bukan sekadar infrastruktur, tetapi model pengelolaan modern berbasis lingkungan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung kebijakan kehutanan yang berorientasi pada perlindungan ekosistem.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. "Penataan ini akan mendorong transformasi wisata alam menjadi lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan," ujarnya.