RRI.CO.ID, Bandung - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau lahan hunian potensial pada Senin, 6 April 2026. Pemerintah segera membangun hunian vertikal terintegrasi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada kawasan strategis dekat Stasiun Kiaracondong.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin mendampingi pemantauan langsung pemetaan aset demi kemaslahatan warga. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merencanakan pembangunan hunian Transit Oriented Development (TOD) guna kepentingan warga ekonomi rendah.

“Kami bekerja untuk kepentingan rakyat. Melalui perencanaan yang matang, lahan-lahan ini nantinya akan disiapkan untuk hunian MBR agar mereka memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Pada 25 April nanti, tim akan memaparkan konsep dasarnya, termasuk bagaimana fasilitas kesehatan, pendidikan, dan tempat ibadah akan diintegrasikan dalam kawasan tersebut,” ujar Maruarar Sirait.

“Sudah ada komitmen awal untuk pembangunan seribu unit rumah melalui skema tanggung jawab sosial. Lokasi penempatannya akan dikaji bersama KAI agar selaras dengan pengembangan aset mereka,” katanya.

Tim gabungan kini mulai mematangkan rancangan kajian teknis guna membangun sarana penunjang bagi kesejahteraan masyarakat umum. Pihak swasta sudah menyiapkan bantuan dana skema tanggung jawab sosial sebanyak 1.000 unit bangunan di Jawa Barat.

“Sejumlah lahan KAI di Bandung ini memang diproyeksikan akan dikembangkan menjadi hunian vertikal. Fokus utama kami adalah memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jika warga tinggal di area TOD seperti Kiaracondong, mereka akan jauh lebih efisien dalam pengeluaran transportasi karena akses kereta api berada tepat di lingkungan tempat tinggal,” ujar Bobby Rasyidin.

Keberadaan pemukiman tersebut diprediksi dapat mengurangi pengeluaran operasional rumah tangga untuk aspek kebutuhan transportasi massal setiap hari. Para penghuni memiliki akses cepat menuju jalur transportasi kereta api murah yang berada tepat dalam lingkungan pemukiman.

“Dalam rencana pengembangannya, kawasan ini juga akan mengakomodasi ruang publik dan area bisnis mikro untuk mendukung ekonomi warga. Langkah inventarisasi ini merupakan bagian dari optimalisasi aset negara yang tetap mengedepankan keselamatan operasional kereta api sekaligus upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar,” ucapnya.

Peninjauan wilayah tersebut merupakan langkah inventarisasi optimal guna meningkatkan taraf kehidupan rakyat melalui fasilitas pemukiman memadai. Pengelolaan aset tetap memperhatikan keselamatan operasional kereta api serta ketertiban ruang publik demi mewujudkan lingkungan hunian asri.