RRI.CO.ID, Jakarta - Transformasi digital dalam pelayanan publik dinilai membawa peluang sekaligus tantangan baru. Di tengah dorongan efisiensi energi, pemerintah harus memastikan tidak terjadi ketimpangan akses layanan.

Pengamat kebijakan publik Universitas Negeri Padang, Dr. Genius Umar, menilai tidak semua layanan dapat sepenuhnya dialihkan ke sistem digital. Ia mengingatkan adanya keterbatasan infrastruktur dan literasi masyarakat.

“Penggunaan teknologi harus dilakukan secara bijak karena tidak semua masyarakat memiliki akses dan kemampuan yang sama,” ujarnya kepada RRI.CO.ID, Jumat, 27 Maret 2026. Menurutnya, kesenjangan digital berpotensi menciptakan masalah baru.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan jaringan dan fasilitas. Hal ini dapat menghambat pemerataan pelayanan publik berbasis digital.

Selain itu, tingkat literasi digital yang berbeda juga menjadi tantangan serius. Tanpa pendampingan yang memadai, masyarakat justru bisa kesulitan mengakses layanan.

“Transformasi teknologi tidak boleh menciptakan ketimpangan baru dalam pelayanan publik,” kata Genius. Ia menegaskan pentingnya pendekatan inklusif dalam setiap kebijakan digitalisasi.

Dalam konteks ini, ia mendorong pemerintah menerapkan konsep adaptive governance. Kebijakan harus fleksibel, berbasis data, dan mampu merespons dinamika masyarakat secara cepat.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari efisiensi. “Yang paling penting adalah memastikan pelayanan publik tetap hadir, berkualitas, dan berpihak pada masyarakat,” ucapnya.