Stabilkan Beras, Sarifah Dorong Pemerintah Gelar Operasi Pasar

KBRN, Samarinda: Legislator Senayan mendorong Pemerintah untuk segera menggelar operasi pasar secara masif. Hal ini perlu dilakukan guna menekan lonjakan harga beras dan memastikan ketersediaan bahan pangan pokok tersebut dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, menyusul banyak temuan kasus beras oplosan di sejumlah daerah.

Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah Harum mencermati apa yang terjadi saat ini di tengah masyarakat yang dilanda keresahan atas maraknya praktik pengoplosan beras yang merugikan konsumen. Dalam situasi tersebut, Pemerintah diharapkan bisa gerak cepat melakukan antisipasi agar tidak sampai terjadi gejolak harga komoditas beras dipasaran.

“Jangan sampai masyarakat kita semakin resah. Setelah ada kasus beras oplosan, jangan sampai muncul gejolak kelangkaan stok beras di pasaran yang bisa mengakibatkan lonjakan harga beras dan ini sangat mengkuatirkan publik,” kata Sarifah Suraidah Harum di sela Agenda Reses Masa Sidang IV DPR RI di Samarinda (7/8/2025).

Srikandi Politik Partai Golkar dari Dapil Kalimantan Timur ini mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya peningkatan produksi beras nasional melalui perbaikan irigasi, penyediaan pupuk dan benih unggul. Selain itu untuk optimalisasi distribusi hasil panen.

Sarifah menilai bahwa intervensi pasar juga perlu dilakukan secara cepat dan tepat sasaran serta perlunya langkah antisipatif dari pengambil kebijakan sektor pangan nasional. “Kita harus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras agar masyarakat bisa tetap tenang, tidak ada gejolak,” ujar Sarifah Suraidah yang juga akrab dipanggil Bunda Harum ini.

Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Sarifah Suraidah Harum menyebutkan bahwa potensi produksi beras pada Juli hingga September 2025 diperkirakan mencapai 9,08 juta ton. Data itu menunjukkan telah meningkat 0,91 juta ton atau tumbuh 11,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, stok beras nasional per Juli 2025 mencapai 4,2 juta ton, yang merupakan cadangan strategis yang dapat segera dimanfaatkan untuk stabilisasi harga. “Sebagai bentuk intervensi, Komisi VI DPR RI mendorong Perum Bulog untuk segera mengguyur pasar dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP),” ujarnya.

Namun, Sarifah Suraidah Harum juga mengingatkan bahwa pelaksanaan distribusi harus disertai dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan, termasuk praktik pengoplosan. Dalam kapasitasnya sebagai legislator yang membidangi BUMN, Perdagangan dan Koperasi, ia juga menyoroti pentingnya percepatan distribusi beras hingga ke pelosok negeri.

“Perlu distribusi beras ke wilayah dan kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Karenanya penting untuk segera kolaborasi erat antara pemerintah dan berbagai mitra strategis BUMN pangan dan logistik, seperti PT Pos Indonesia, PT Pupuk Indonesia, ID Food, dan PT Perkebunan Nusantara III, serta dukungan penuh dari kementerian dan lembaga terkait,” ucapnya.

Dikatakannya, kebijakan operasi pasar bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi hak rakyat atas pangan. “Kesuksesan pelaksanaan kebijakan operasi pasar beras akan menjadi bagian penting dari sinergi kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” katanya.

Kebijakan tersebut, ucapnya, harus dengan langkah yang tepat dan kolaboratif. “Saya yakin bahwa kondisi ketahanan pangan Indonesia akan tetap terjaga dengan baik,” ucapnya menjelaskan.