KBRN, Jakarta: Polda Metro Jaya meminta pengelola pelabuhan berbenah atau melakukan mitigasi kemacetan. Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Pol I Ketut Gede Wijatmika mengatakan, mitigasi kemacetan dilakukan untuk memastikan kemacetan di Tanjung Priok tidak terjadi lagi.

Pihaknya mengimbau para pengusaha logistik dan pengelola pelabuhan untuk mematuhi peraturan yang berlaku terkait bongkar muat barang. Hal ini dilakukan untuk membuat semua unsur yang beraktivitas di pelabuhan bisa memperkuat komunikasi guna mencegah kemacetan.

Wijatmika meminta pihak pengelola pelabuhan untuk bisa mengatur secara maksimal arus keluar masuk barang setiap harinya. Polisi juga berharap pengelola pelabuhan bisa memastikan tidak terjadi penumpukan barang yang sangat berpotensi memicu kemacetan.

"Sudah disepakati beberapa poin yang tentunya harapannya bisa dipatuhi, aturan-aturan yang ada, termasuk percepatan pelayanan keluar masuknya barang ataupun truk. Tidak adanya penumpukan di beberapa titik sehingga akan menggangu lalulintas jalan yang tentunya masyarakat akan terganggu," ujarnya, Kamis (24/4/2025).

Sementara, buruknya tata kelola dan minimnya sinergi antarinstansi dituding menjadi biang keladi kemacetan ekstrem di Tanjung Priok. Hal itu disampaikan langsung oleh para pengusaha logistik dalam pertemuan bersama stakeholder pelabuhan yang digelar di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Ketua Umum Asosiasi Kolaborasi Lintas Usaha Bersama Logistik Indonesia Mustajab Susilo menyebut, kemacetan terjadi akibat tumpukan aktivitas bongkar muat. Hal ini diperparah oleh keterlambatan kedatangan kapal dan tidak adanya manajemen lalu lintas logistik yang efisien.

Ia menyebut kerugian tak hanya dirasakan pelaku usaha truk, tapi juga pengusaha logistik lainnya, pengguna jalan, hingga masyarakat. Namun, besaran kerugian akibat kemacetan itu belum bisa dihitung secara pasti. Mustajab mengakui bahwa permasalahan ini adalah tanggung jawab kolektif.

"Yang bertanggung jawab adalah kita semua, trucking tidak dikelola dengan baik, pelabuhan juga tidak mengelola dirinya dengan baik. Masih ada ego sektoral, tidak ada transparansi," ucapnya.

Mustajab juga menyampaikan pentingnya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola ruang dan perubahan perilaku aktor-aktor logistik. Termasuk pengemudi, pemilik barang, hingga operator pelabuhan.

Menurutnya, semua harus diatur dalam satu sistem digital terintegrasi. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menuntut kompensasi apapun atas kerugian yang terjadi.