RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan pelaksanaan Sidang Isbat untuk menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah pada Kamis, 19 Maret 2026. Sidang ini menjadi acuan resmi pemerintah dalam menentukan Hari Raya Idulfitri bagi umat Muslim di Indonesia.

Pelaksanaan Sidang Isbat dilakukan melalui tahapan terstruktur untuk memastikan proses penetapan berjalan transparan dan akurat. Masyarakat dapat mengikuti perkembangan informasi melalui siaran resmi yang disediakan pemerintah.

Melansir dari akun instagram resmi @kemenag_ri, sidang isbat berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, di Gedung Kemenag, Jakarta Pusat. Berikut penjelasan tahapan Sidang Isbat yang telah dijadwalkan:

1. Seminar posisi hilal pada pukul 16.30 WIB

Tahap ini diawali dengan pemaparan posisi hilal berdasarkan data astronomi oleh para ahli. Sesi ini terbuka untuk publik dan memberikan gambaran awal kemungkinan terlihatnya hilal.

2. Sidang Isbat pada pukul 18.45 WIB

Dalam sidang ini akan dibahas hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Pada tahap ini, dilakukan secara tertutup dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pakar dan perwakilan organisasi keagamaan.

3. Konferensi pers penetapan pada pukul 19.25 WIB

Dalam agenda ini, pemerintah menyampaikan hasil keputusan penetapan 1 Syawal secara resmi kepada masyarakat. Pengumuman tersebut menjadi acuan nasional dalam menentukan waktu pelaksanaan Idulfitri.

Melansir laman Kemenag, ijtimak menjelang 1 Syawal 1447 Hijriah terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026 sekitar pukul 08.23 WIB. Data tersebut merupakan hasil perhitungan hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

Pada saat rukyatul hilal dilakukan di hari yang sama, posisi hilal diperkirakan berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Ketinggian hilal berkisar antara 0 derajat 54 menit hingga 3 derajat 7 menit, dengan sudut elongasi antara 4 derajat 32 menit hingga 6 derajat 6 menit.

Untuk memverifikasi hasil hisab tersebut, Kementerian Agama akan melakukan rukyatul hilal di berbagai titik pemantauan. Pemantauan dilakukan mulai dari wilayah Aceh hingga Papua guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi faktual di lapangan.