RRI.CO.ID, Jakarta - Muhammadiyah telah resmi menetapkan 1 Ramadan pada Rabu, 18 Februari 2026. Sementara itu, pemerintah melalui Sidang Isbat berpotensi menetapkan awal puasa pada Kamis, 19 Februari 2026.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis menilai perbedaan tersebut dapat menjadi momentum edukasi bagi umat Islam. Ia menyebut, variasi metode penetapan awal bulan Hijriah seharusnya dipahami sebagai kekayaan khazanah keilmuan Islam.

“Kita sebenarnya sudah sering kali, bukan pertama kali, sehingga kita jadikan perbedaannya untuk belajar lebih banyak tentang metode masing-masing. Sehingga lebih banyak kita belajar, karena kita belajar lebih banyak tentang pilihan dari cara beribadah orang lain,” ujar Cholil kepada Pro3 RRI, Selasa, 17 Februari 2026.

Menurutnya, masyarakat dapat memahami perbedaan antara pendekatan hisab dan rukyat. Begitu juga konsep matla’ dan wujudul hilal yang digunakan sejumlah organisasi.

“Kita jadikan perbedaan ini untuk saling memahami, bukan untuk saling menyalahkan. Ini masalah khilafiah yang tidak perlu dibesar-besarkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, di Indonesia tidak ada paksaan dalam mengikuti penetapan awal Ramadan. Umat dipersilakan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing dengan tetap menjaga persatuan.

Sementara itu, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Thomas Djamaluddin menjelaskan posisi hilal pada 17 Februari 2026 masih berada di bawah ufuk. Ia menyebut, kondisi tersebut terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

“Jadi tidak mungkin dilakukan atau tidak mungkin berhasil rukyat pada maghrib 17 Februari di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi kita juga menghargai bahwa bagi pengamal rukyat, walaupun secara hisab sudah diketahui posisi hilal itu di bawah ufuk,” ujarnya.

Perbedaan awal Ramadan dinilai sebagai bagian dari dinamika ijtihad yang telah lama terjadi. Para tokoh mengimbau masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum memperdalam pemahaman dan memperkuat ukhuwah Islamiyah.