Dari Loyalis hingga Debottlenecking: 59 Tahun Sufmi Dasco Ahmad

Dari Loyalis hingga Debottlenecking: 59 Tahun Sufmi Dasco Ahmad, Harry Lloyd Hopkins Indonesia

Pria paruh baya itu sedang duduk dan berbicara dengan tenang disebuah ruangan, saat itu beliau sedang menyampaikan pentingnya persatuan semua elemen bangsa. Sosoknya kalem dan selalu jauh dari riuh ramainya politik pencitraan, namun tangannya selalu tergerak untuk mengatasi masalah-masalah besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan keputusan-keputusan penting bagi Republik ini. Sosok itu bernama; Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad. Orang kini mengenalnya sebagai Wakil Ketua DPR RI, Ketua Harian Partai Gerindra dan orang yang sangat berpengaruh serta sangat dipercaya Presiden Prabowo. Namun siapa sangka perjalanan karirnya yang sukses dan bermakna bagi orang banyak saat ini bermula dari sebuah kata yang nampak sederhana namun sangat penting bagi dunia politik kita saat ini, yaitu; loyalitas.

Membidani Lahirnya Partai Gerindra

Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad atau biasa kita kenal dengan sebutan “Bang Dasco” diceritakan terjun di dunia politik bermula kedekatannya dengan Fadli Zon. Bang Dasco dan Fadli Zon merupakan rekan bisnis. Takdir inilah yang menjadikan Bang Dasco menjadi salah satu pendiri partai Gerindra, yang didirikan pada tahun 2008. Saat itu partai Gerindra adalah partai baru, yang baru didirikan sebagai hasil diskusi di kantor IPS (Institute for Policy Studies) yang bermarkas di Bendungan Hilir. Berangkat dari ajakan Fadli Zon dan Muchdi Purwoprandjono atau populer disebut Muchdi PR, Bang Dasco bersedia terlibat membidani Gerindra bersama Prabowo Subianto atas kesamaan ide bahwa Indonesia membutuhkan partai yang mampu menjembatani antara cita-cita pendiri bangsa, kemurnian Undang-undang dasar 1945 dengan kondisi politik saat itu yang jauh dari itu semua, utamanya soal fakta bahwa demokrasi yang sudah dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kapital besar. Akibatnya, rakyat hanya jadi alat. Bahkan, siapapun yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan politik akan dengan mudah jadi korban.

Sejak saat itu, beliau dipercaya sebagai Ketua DPP Bidang Organisasi dan Keanggotaan partai Gerindra yang mengurusi masalah koordinasi struktur organisasi dan sayap partai serta persoalan keanggotaan. Tugas utamanya saat itu adalah membangun dan menghidupkan struktur organisasi yang baru lahir, terutama merekrut anggota dan pengurus hingga bisa lolos administrasi yang disyaratkan oleh verifikasi Komisi Pemilihan Umum yang ditargetkan seribu anggota setiap kabupaten/kota. Untuk partai yang baru lahir tentu ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Masalahnya bukan hanya mampu merekrut anggota dan mendaftarkan nama-nama pengurus, melainkan menghidupkan strtuktur pengurus agar mereka bekerja menjalankan fungsi yang mereka emban hingga pada akhirnya organisasi itu bisa bergerak meraih cita-citanya pada saat didirikan. Tugas itu bukanlah tugas yang ringan yang diamanahkan kepada Bang Dasco saat itu. Namun, hasilnya pada Pemilu 2009, partai berlambang kepala burung garuda ini berhasil meraih suara sebesar 4,47 persen. Perolehan suara tersebut menempatkan Gerindra di posisi urutan ke delapan, sebuah pencapaian yang tidak boleh dianggap sepele sebagai partai pendatang baru.

Hebatnya, partai ini meski pendatang baru dengan percaya diri berkoalisi dengan pemenang Pemilu 2009 yaitu PDI Perjuangan yang mengusung Prabowo sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden. Di momen ini, pada mulanya diceritakan bahwa Bang Dasco berkeinginan untuk menjadi senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dari DKI Jakarta. Namun, partai Gerindra melalui Sekretaris Jenderal waktu itu Ahmad Muzani menugaskan beliau untuk mengemban tugas sebagai Direktur Bappilu partai Gerindra yang bertanggung jawab langsung dalam merancang strategi pemenangan partai serta mengoordinasikan mesin pemenangan pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009, di mana Gerindra mengusung pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto (Mega-Pro) sebagai capres dan cawapres.

Meski harus mengakui keunggulan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, sosok Prabowo Subianto mulai menarik perhatian publik pemilih Indonesia. Karismanya mulai dikenal dan siap untuk bertarung dalam pemilu selanjutnya. Pada Pemilu 2014, perolehan suara Partai Gerindra meningkat. Perolehan suaranya sebesar 11,83 persen, partai ini menempati urutan ketiga setelah PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Perolehan suara tersebut memuluskan Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan berpasangan dengan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden. Selain karena elektabilitas Prabowo Subianto yang semakin meningkat, terkereknya suara partai Gerindra tak bisa dilepaskan dari kerja keras seorang Sufmi Dasco Ahmad.

Salah satu peran besar dari Bang Dasco yang dapat kita catat ialah membentuk Relawan Pasopati, sebuah jaringan relawan yang berkontribusi besar memperkuat basis dukungan akar rumput bagi pencalonan Prabowo Subianto sebagai Presiden. Karena, kemenangan Gerindra dan lolosnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu 2014 adalah dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan, dimana Gerindra harus meraih suara yang cukup untuk mencapai ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu 2014 yaitu 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional dari hasil Pemilu Legislatif 2014, sehingga Prabowo Subianto bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden. Dan semua itu, sedikit banyaknya tak bisa diremehkan berkat peran seorang Direktur Bappilu yang bekerja menjadi pengatur strategi pemenangan di lapangan yang solid bagi Partai Gerindra dan Prabowo Subianto, yakni Sufmi Dasco Ahmad.

Namun, lagi-lagi Prabowo Subianto kalah bersaing dengan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun hal ini tidak menyurutkan langkah Bang Dasco untuk terus membesarkan partai yang dibidaninya dan memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia tak tergoda untuk berpindah partai, melipat dengan pihak pemenang. Ia pun tak juga berputus asa dan mundur dari gelanggang politik. Ia tetap berdiri kokoh bersama partai yang dirikan dengan para sahabatnya, meskipun calon Presiden yang ia impikan harus menerima pil pahit kekalahan.

Pada pemilu 2019, Bang Dasco dipercaya untuk memimpin Direktorat Advokasi dan Hukum dalam struktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Amanah ini tentunya tak terlepas dari latar belakang keilmuannya yang terkonsentrasi pada program studi hukum. Riwayat pendidikan hukumnya dimulai pada 2005 yang mengambil jenjang studi sarjana hukum di Universitas Jakarta. Pada 2012, Bang Dasco menamatkan studi magisternya di Fakultas hukum Universitas Islam Jakarta. Setelah itu, beliau melanjutkan ke program doktor hukum di Universitas Islam Bandung sampai menerima gelar pada 2015. Selain menggeluti secara akademis, keterlibatannya di bidang hukum juga terbukti dengan memimpin sejumlah organisasi yang berkaitan dengan hukum. Beliau pernah menjabat sebagai Dewan Pembina Serikat Pengacara Rakyat pada 2010, dan pada 2011 Bang Dasco menjadi Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia.

Pada periode 2011-2014, beliau juga tercatat sebagai Direktur Pusat Kajian Sengketa Pemilu. Saat menjadi Direktorat Advokasi dan Hukum, Bang Dasco banyak mengadvokasi aktivis dan pendukung Prabowo Subianto yang dilaporkan dan menjalani proses hukum. Tentu, peran ini tak mudah dijalankan selain membutuhkan kemampuan akademis di bidang hukum juga membutuhkan keteguhan prinsip dan loyalitas tinggi mengingat saat itu Gerindra dan Prabowo Subianto adalah pihak yang sedang melawan calon incumbent yang sedang berkuasa.

Maka tak heran jika partai Gerindra memberikannya penghargaan Garuda Yaksa Mahavira Manggala, sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Partai Gerindra kepada kader-kadernya yang dinilai memiliki loyalitas, dedikasi, serta kontribusi yang luar biasa dalam membesarkan partai. Sebuah tradisi organisasi yang langka di Republik ini yang sedang marak dengan fenomena “privatisasi dan oportunisme politik”, bahwa kesuksesan sebuah partai atau organisasi politik bukan hanya karena peran manusia super yang sakti mandraguna yang datang dari planet Krypton, melainkan karena peran sederet orang yang bekerja dibelakang layar, yang wajahnya tak selalu disorot mata kamera.

Namun, partai atau organisasi memberikan penghargaan bagi mereka karena berhak. Di saat panggung politik nasional sering diwarnai oleh aksi pragmatis politisi yang mudah berpindah haluan, tradisi penghargaan ini berfungsi sebagai penegasi terhadap politik kutu loncat. Memberikan penghargaan kepada kader yang terbukti setia, konsisten, dan bertahan dalam garis perjuangan partai, baik dalam situasi menang maupun kalah adalah bagian yang tak terpisahkan dari penguatan institusionalisasi partai.

Satu hal yang perlu menjadi pelajaran dari Bang Dasco untuk politisi muda saat ini adalah loyalitas dan sekali lagi, loyalitas. Di tengah maraknya politik kutu loncat dimana partai hanya dijadikan kendaraan sewaan (rented vehicle), loyalitas adalah barang langka dan hampir punah. Banyak partai lupa, berteriak soal penguatan kelembagaan partai, namun tak punya budaya atau kultur organisasi yang menghormati proses dan keringat kader yang loyal, bahkan justru memprioritaskan "pendatang baru" hanya karena membawa nama besar keluarga dan logistik besar secara instan. Contoh yang bisa diambil pelajaran untuk generasi muda dari Bang Dasco adalah bahwa nilai tertinggi dari seorang politisi bukan sekadar memenangkan kontestasi berkali-kali, melainkan kemampuan untuk menjadi "benteng" dan pejuang ideologi yang tak goyah oleh iming-iming kepentingan sesaat.

Menjadi Debottlenecking: Harry Lloyd Hopkins Indonesia

Publik Amerika tak ada yang tak kenal dengan sosok Harry Lloyd Hopkins, atau biasa disebut Harry Hopkins. Dia adalah salah satu arsitek utama New Deal sekaligus penasihat terdekat serta tangan kanan Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt (FDR), selama masa Depresi Besar dan Perang Dunia II. Karirnya berawal dari seorang pekerja sosial sederhana di Iowa dan New York, ia bertransformasi menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah modern AS. Publik Amerika kerap menjulukinya sebagai "Deputy President" karena kedekatan dan pengaruhnya yang luar biasa di Gedung Putih. Mungkin sosok Harry Hopkins inilah yang bisa menjadi analogi gambaran peran Bang Dasco dalam pemerintahan Presiden Prabowo saat ini.

Selain menjadi orang kepercayaan Presiden, keduanya sama-sama tumbuh menjadi debottlenecking. Peran Bang Dasco sebagai debottlenecking terlihat dari perannya saat ini yang mampu mengurai masalah dan sumbatan sejumlah kebijakan publik yang kontroversial saat ini. Sebut saja yang fenomenal adalah dibalik terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 mengatur tentang perlindungan dan kesejahteraan pekerja transportasi online (ojek dan kurir daring) di Indonesia. Dalam aturan ini, porsi pendapatan bersih pengemudi minimal 92%, yang berarti potongan maksimal dari perusahaan aplikator dibatasi di bawah 10% (atau sekitar maksimal 8%).

Sebelum aturan baru ini, potongan biaya aplikasi atau komisi yang ditarik oleh perusahaan penyedia layanan bisa mencapai 20 persen. Selain itu, aturan tersebut mewajibkan penyediaan akses jaminan sosial bagi pengemudi, meliputi BPJS Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan asuransi kesehatan serta memberikan perlindungan dari kebijakan sepihak aplikator, seperti kejelasan mekanisme banding atau penanganan suspend (pemblokiran akun) bagi mitra. Bang Dasco berperan aktif dalam mengawal, memimpin rapat koordinasi, dan memfinalisasi aturan ini bersama pihak pemerintah dan aplikator. Bahkan Bang Dasco mengundang Koalisi Ojol Nasional ke dalam Rapat Koordinasi bersama kementerian terkait. Agenda utamanya adalah mengevaluasi jalannya uji coba potongan komisi aplikator maksimal 8% yang sudah berjalan sejak 1 Juli 2026.

Bang Dasco juga memimpin dan mengawal penyelesaian serta pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang telah mandek selama 22 tahun hingga resmi disahkan menjadi Undang-Undang pada April 2026. Selain RUU PPRT, Bang Dasco juga menerima aspirasi dari Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI) di Gedung DPR RI untuk membahas nasib 172.323 guru honorer yang belum mendapat kejelasan status untuk tahun 2027. Beliau memastikan hasil rapat koordinasi bersama pemerintah telah memfinalisasi status guru PPPK (baik paruh waktu maupun penuh waktu) untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui mekanisme seleksi khusus pada tahun 2027.

Dan terakhir, Bang Dasco memegang pernanan penting menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang resmi dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026. Sebelumnya, beliau mengambil peran aktif untuk mempertemukan pandangan yang sempat berbeda tajam antara serikat pekerja/federasi buruh dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta pihak pemerintah demi mencapai titik temu. Bahkan, beliau turun langsung memimpin rapat kerja pengambilan keputusan tingkat pertama di Komisi IX DPR RI pada malam 5 Oktober 2026, yang menjadi ketukan palu krusial sebelum undang-undang diparipurnakan.

Semua peran yang dilakukan oleh seorang Sufmi Dasco Ahmad ini bisa kita tafsirkan layaknya apa yang disebut Jürgen Habermas yang tertuang dalam bukunya Between Facts and Norms sebagai konsep "Sluice" (katup sistem), sebuah metafora krusial untuk menjelaskan bagaimana energi mentah opini publik dari masyarakat sipil disaring, diolah, dan diubah menjadi kebijakan hukum negara yang sah secara moral. Dengan kata lain, Bang Dasco berperan sebagai aktor sluice (sluice actor), yang bertugas menjadi “penyaring kebisingan” ruang publik informal area masyarakat sipil yang organik, tempat di mana isu sehari-hari mulai dari warung kopi, media sosial, obrolan akademisi, aksi demonstrasi, hingga rembug warga yang juga kadang dipenuhi dengan emosi, hoaks, tuntutan irasional, dan kepentingan pragmatis menjadi argumen-argumen hukum yang logis, rasional, dan universal.

Tugasnya bukan hanya memoles citra apalagi mencari elektabilitas melainkan menjadi penyambung nalar publik dengan katup kekuasaan yang seringkali sangat birokratis, legalistik, kaku, dan rentan terhadap intervensi modal ekonomi (elitisme dan feodalisme). Dengan kata lain, beliau mengambil energi diskursif dari rakyat yang ada di wilayah pinggiran kekuasaan, mengisolasi kontaminasi modal atau paksaan dari oligarki partai, lalu menggunakan prosedur legal (hak legislasi, hak anggaran, hak pengawasan) untuk mengalirkan aspirasi murni itu langsung ke jantung kekuasaan formal.

Selamat Ulang Tahun…

Penulis: Arjuna Putra Aldino, Direktur Eksekutif Geopolitics and Global Political Economy Studies (G2PES) Indonesia.

Baca juga: Membaca Asta Cita Prabowo Melalui Kacamata Trisakti Bung Karno, Relevankah?