Pj Gubernur Kalbar Harisson Tuntut PPPK Bekerja Profesional

KBRN, Pontianak: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) diminta mengedepankan profesionalitas dalam bekerja.

Demikian ditegaskan, Pj Gubernur Kalbar Harisson saat penyerahan simbolis Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalbar tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (2/1/2024).

PPPK yang menerima SK kali ini merupakan Tenaga Teknis yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dalam optimalisasi Formasi PPPK Tahun 2022 yang tidak terisi.

Pj Gubernur Kalbar mengatakan bahwa penyerahan keputusan ini merupakan rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dari proses seleksi pegawai Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Provinsi Kalbar formasi Tahun 2022.

"Jadi, kita (Pemprov Kalbar) telah menyerahkan sebanyak 3.307 Surat Keputusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari semua PPPK ini nantinya akan menempati seluruh perangkat daerah yang ada di Provinsi Kalbar," ujar Harisson.

Dirinya juga menekankan, agar PPPK yang baru saja diangkat selalu bersyukur dan semangat dalam bekerja dan mengemban amanah dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat.

“Saudara sekalian telah melewati proses panjang, maka patut bagi Saudara untuk bersyukur dalam bentuk meningkatkan semangat bekerja,” kata Pj Gubernur

Harisson juga mengingatkan kepada ASN agar selalu meningkatkan profesionalitas, kualitas, dan kapasitas untuk merubah paradigma masyarakat terhadap birokrasi dan layanan publik.

“Saya berpesan kepada Saudara untuk menjaga citra positif dengan bekerja sebaik-baiknya,” ucap Harisson.

Orang nomor satu di Kalbar menyebut, proses pengangkatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa pengadaan ASN merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi atau jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah Baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)yang dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang diumumkan secara terbuka.

"Oleh karena itu, keberhasilan Pengadaan PPPK ini merupakan entry point bagi terciptanya ASN yang memiliki integritas dan pribadi yang baik. Hal ini dapat terwujud manakala prosesnya dilakukan secara benar, yakni berdasarkan prinsip transparansi, tidak diskriminatif, kompetitif, objektif, akuntabel dan bebas dari KKN," kata Harisson

Selain itu, dirinya juga mengingatkan agar PPPK yang telah diangkat untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

"Saya berharap kepada saudara (PPPK) untuk bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab. Hal ini jangan sampai membuat anda menjadi sombong dan harus bisa menempatkan diri dalam bekerja sehari-hari," ujarnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Prov. Kalbar, Staf Ahli Gubernur Kalbar, Kepala BKD Provinsi Kalbar beserta beberapa Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. (Ril-Adpim Pemprov Kalbar).