KBRN, Pontianak: Sekretaris DPD PDI-P Provinsi Kalbar, Karolin Margret Natasa menilai pola komunikasi Sutarmidji selama menjadi Gubernur Kalbar tidak efektif.
Karolin mengatakan tidak bisa memberikan takaran yang precise (tepat) terkait kepemimpinan Sutarmidji sebagai Gubernur Kalbar selama lima tahun. Karena saat menjadi Gubernur Kalbar terjadi pandemi covid-19 yang berdampak terhadap berbagai aspek. Jadi, siapa pun yang menjadi kepala daerah akan mengalami kesulitan dalam situasi seperti itu.
Kendati demikian, Karol menggarisbawahi beberapa isu besar yang berkembang di Kalbar selama lima tahun Sutarmdiji memimpin. Pertama adalah pola komunikasi yang digunakan oleh Sutarmidji.
Menurutnya, pola komunikasi yang selama ini digunakan Sutarmidji tidak efektif. Karena agak ambigu dengan pribadi Sutamidji yang sangat cerdas. Sutarmidji dalam pengambilan tindakan dan mengambil kebijakan sangat hati-hati. Memperhatikan step by step bahkan mengantisipasi dampak yang akan timbul dari keputusan tersebut.
“Antisipasinya sebenarnya sudah oke. Satu persoalannya pola komunikasinya yang tidak efektif. Ini pengaruhnya besar,” kata Karol dalam acara Ruang Terbuka RRI Pontianak, Kamis (7/9/2023) pagi.
Ia menambahkan bahwa Sutarmijdi memimpin Provinsi Kalbar yang terdiri dari 14 kabupaten kota. Masing-masing kabupaten kota tersebut memiliki kepala daerah. Sehingga indikator-indikator pembangunan di Kalbar juga akan dipengaruhi oleh kinerja para bupati dan wali kota tersebut.
“Kalau kita bicara IPM tentunya akan sangat berpengaruh,” ujar Karol.
Dia menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) dipengaruhi tingkat pendidikan baik baik SD, SMP maupun SMA. Untuk SMA menjadi kewenangan gubernur, sedangkan SD dan SMP menjadi kewenangan bupati dan wali kota.
“Apakah kita pernah diajak berkomunikasi secara efektif berkaitan dengan hal ini? Menurut saya masih kurang,” kata Karol.
Ia kemudian menyampaikan bahwa Kalbar memiliki wilayah yang sangat luas. Dalam konteks pembangunan ada kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten kota. Ketika komunikasi Guberur kurang baik dengan menteri, maka akan sulit pembangunan dari kementerian tersebut berjalan di Kalbar.
“Nah, kalau menterinya diajak “berantem” terus, gimana pusat itu mau membangun kewenangan pusat yang ada di Kalimantan Barat,” katanya.
Seharusnya gubernur, lanjut Karol, bersyukur ada wakil Kalbar yang menjadi Ketua Komisi di DPR RI dan membangun komunikasi yang baik untuk pembangunan Kalbar. “Ini pandangan kami dari luar, dari partai penyeimbang. Tidak ada maksud lain, tentu saja ini untuk kemajuan Kalbar,” katanya mengakhiri.
Lengkapnya tonton di https://www.youtube.com/watch?v=W2FRrjxkVLQ
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....