RRI.CO.ID, Pontianak - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) mendorong pemerintah pusat memperkuat pembagian DBH sawit berdasarkan daerah penghasil komoditas perkebunan. Sekda Kalbar Harisson mengatakan, usulan tersebut penting agar daerah yang menjadi sentra produksi sawit memperoleh manfaat lebih besar dari potensi perkebunan.
“Kami meminta DBH sawit dihitung berdasarkan daerah penghasil atau pemproduksi sawit, bukan berdasarkan tempat atau pelabuhan ekspornya,” kata Harisson di Pontianak, Kamis, 20 Agustus 2026.
Menurutnya, pembagian berdasarkan daerah penghasil dinilai lebih mencerminkan kontribusi wilayah terhadap produksi sawit nasional sekaligus mendukung pembangunan di daerah sentra perkebunan. Harisson juga meminta perusahaan perkebunan mengoptimalkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk mendukung kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Kami mengarahkan perusahaan sawit agar CSR-nya tidak hanya untuk infrastruktur, tetapi juga pendidikan dan kesehatan. Tiga sektor ini harus mendapat perhatian,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini alokasi CSR perusahaan masih cenderung didominasi pembangunan infrastruktur jalan di sekitar kawasan perusahaan, sementara sektor pendidikan dan kesehatan belum mendapatkan porsi yang seimbang.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kalbar Rahmat Mulyono mengatakan, Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP tengah menyosialisasikan sejumlah program yang dapat dimanfaatkan daerah dan masyarakat perkebunan. “Program BPDP ini menjadi salah satu alternatif untuk membantu daerah menghadapi keterbatasan ruang fiskal dan penurunan alokasi TKD,” kata Rahmat.
Rahmat menjelaskan, program BPDP mencakup peremajaan sawit atau replanting, beasiswa, penelitian, serta bantuan sarana dan prasarana bagi pekebun maupun keluarga pekebun. “Pelaksanaannya nanti dikoordinasikan secara teknis dengan Dinas Perkebunan provinsi, kemudian dieksekusi oleh kabupaten dan kota,” katanya.
Ia juga mendorong perguruan tinggi yang memiliki program studi pertanian, seperti Universitas Tanjungpura dan Universitas Nahdlatul Ulama, untuk memanfaatkan dana hibah penelitian dan beasiswa mahasiswa. “Kami mengundang perguruan tinggi untuk ikut memanfaatkan program penelitian dan beasiswa ini, sehingga dana BPDP memberikan manfaat yang lebih luas,” ucap Rahmat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....