RRI.CO.ID, Ketapang — Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan pokok dengan harga terjangkau.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Erwin Sudrajat. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat diwakili Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Doni Saiful Bahri yang hadir mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Manto.

Doni mengatakan, pelaksanaan GPM merupakan bentuk sinergi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.

"Melalui Gerakan Pangan Murah ini, Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama Pemerintah Kabupaten Ketapang berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, mendekatkan akses masyarakat terhadap pangan yang bermutu dan berkualitas, serta menjaga inflasi tetap terkendali," ujar Doni, Jum’at, 31 Juli 2026.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyediakan sebanyak 1.100 paket beras premium kemasan lima kilogram, 700 paket gula premium, dan 700 paket minyak goreng premium. Komoditas tersebut dijual dengan harga di bawah pasar untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Paket lengkap yang berisi beras premium, gula premium, dan minyak goreng premium dijual seharga Rp90 ribu, sedangkan beras premium kemasan lima kilogram dipasarkan seharga Rp60 ribu. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat di tengah upaya menjaga daya beli.

Gerakan Pangan Murah mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat Kabupaten Ketapang. Selain memberikan kemudahan memperoleh bahan pangan pokok, kegiatan ini juga menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan dan mendukung pengendalian inflasi daerah.